Kondisi AKN Terbengkalai

6
AKN
LAKSANAKAN UJIAN: Sejumlah mahasiswa AKN tengah konsentrasi pada ujian semester Pacitan.

jabarekspres.com, CIMAHI – Melalui program Akademi Komunitas Negeri (AKN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Sebetulnya Pemkot Cimahi telah memberikan kesempatan lulusan SMA/SMK untuk kuliah secara gratis di perguruan tinggi.

Kepala Bappeda Kota Cimahi Tata Wikanta mengatakan, Cimahi merupakan salah satu dari 16 Kota/Kabupaten di Indonesia yang terpilih untuk memberikan kesempatan putra daerahnya mengenyam pendidikan lebih tinggi secara gratis.

“ Mahasiswanya tidak dipungut biaya atau mendapatkan beasiswa secara full sampai wisuda,”jelas Tata ketika ditemui kemarin (7/9)

Dirinya menuturkan, selama ini Pemkot Cimahi sudah meloloskan putra-putri terbaiknya sampai lulus sebanyak 82 orang. Namun kelangsungan pendidikan AKN di kota Cimahi hanya dapat bertahan selama dua tahun saja.

Tata mengakui, tidak adanya lahan untuk pendirian gedung sebagai pendukung proses belajar mengajar mejadi kendala bagi AKN untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, AKN sebetulnya dibawah Dinas Pendidikan. Sedangkan Bapedda hanya merupakan perencana saja. Jadi urusan teknis dan yang lainnya ada di Disdik.

“Tapi, Dinas Pendidikan mengatakan bahwa kebijakan AKN ada di Bappeda,” katanya

Tata menduga hal tersebut karena adanya kekhawatiran dari Disdik akan melakukan kesalahan. Sebab, saat ini kewenangan disdik Kota hanya sampai pendidikan pertama (SMP).

“Saya rasa mungkin teman-teman Disdik juga ada ketakutan. Ini yang menjadi bingung juga, ini harus bagaimana, boleh tidak (Disdik) menganggarkan untuk itu (AKN),” ujarnya.

Tata menjelaskan, meski untuk AKN anggaran operasionalnya diberikan oleh pusat langsung kepada Polban sebagai lembaga yang melakukan pendidikan di AKN, namun tetap harus ada dukungan dari daerah.

“Supportingnya dari daerah seperti tempat, sarana prasarana. Nah ini yang terus terang masih menjadi kendala,” jelasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Seketaris Bappeda Chanifah Listyarini menambahkan, saat ini memang tidak ada kewenangan dinas yang membawahi AKN secara langsung. Sehingga, ia menyarankan agar walikota terpilih nanti membentuk tim khusus untuk pengurus AKN.

“Saya sarankan ke depan harusnya edhok saja, tim khusus yang dibentuk langsung oleh Wali Kota,” imbuhnya.

Chanifah menuturkan, pada saat angkatan pertama dulu, kepengurusan AKN merupakan gabungan dari Dinas pendidikan, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Diskopindagtan. Sehingga anggarannya pun dari beberapa dinas tersebut sesuai dengan tupoksinya.

Chanifah menjelaskan, untuk pembangunan gedung AKN pemerintah pusat sudah mengijinkan di Lapangan Krida. Sedangkan untuk sementara kuliah menggunakan gedung BITC.

Namun, dengan berjalannya waktu, ada beberapa kebijakan pusat dan daerah yang berubah, seperti peralihan AKN dari yang awalnya di bawah Kemendikbud menjadi di bawah Menristek Dikti dengan perubahan aturan yang menyatakan bahwa pembangunan gedung AKN harus daerah yang menanggung semuanya.

“Akhirnya kita goyang juga, sebab berapa biaya yang harus kita keluarkan hingga terselesaikannya. Kedua ada kebijakan daerah juga yang membangun Technoparak di Lapangan Krida, sehingga sekarang kita tidak punya tanah lagi,” jelasnya (ziz).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here