Dahlan Target Penegak Hukum

1
yusuf-mansyur-dahlan
DUKUNGAN MORIL: Ustad Yusuf Mansyur bersama timnya saat datang ke rumah Dahlan, Selasa (18/4) malam.

jabarekspres.com, SURABAYA – Proses hukum yang dijalani Dahlan Iskan karena dituduh melakukan korupsi saat menjadi Dirut PT PWU Jatim bukanlah hal wajar. Mantan menteri BUMN itu menjadi target penegak hukum secara personal. Kesimpulan tersebut dibeber dalam diskusi publik bertajuk ’’Adakah Keadilan untuk Dahlan? Seorang Pengabdi yang Dituntut Bui’’.

Diskusi tersebut disiarkan live oleh Radio Sindotrijaya Surabaya dari Hotel Singgasana. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan Ketua Rumah Dahlan Iskan Jawa Timur Prof Gempur Santoso menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Dalam diskusi itu, Said menga­ku sangat mengenal Dahlan secara pribadi. Dia tidak percaya bapak dua anak tersebut telah melakukan korupsi saat me­mimpin PT PWU Jatim. ’’Pak Dahlan sudah berkorban. Ma­sak mau menguntungkan diri sendiri?’’ katanya.

Dia tidak percaya apa yang menimpa Dahlan merupakan bentuk penegakan hukum. Menurut Said, ada tiga tujuan penegakan hukum di Indo­nesia. Yaitu, target penegakan hukum, target pribadi atau orang, dan target prestasi.

Menurut dia, Dahlan terma­suk orang besar yang dijadikan target penegakan hukum se­cara pribadi. Kalau sudah men­jadi target orang, penegak hukum akan berusaha habis-habisan. Menurut dia, tidak mungkin orang tingkat bawah dijadikan target. Penegak hukum pasti menarget orang besar. ’’Itu sekaligus menjadi pesan dari penguasa untuk orang lain, jangan berani melawan saya. Kalau tidak, nanti saya ’Dahlan Iskan-kan’,’’ jelasnya.

Salah satu ciri penegakan hukum untuk menarget orang secara pribadi adalah penegak hukum biasanya tutup mata dan telinga. ’’Meski dikritik, emang gue pikirin?’’ ucapnya.

Sebab, yang dikejar adalah prestasi, bukan keadilan. Un­tuk menjalankan misi itu, penegak hukum biasanya berlindung di bawah bende­ra tugas negara sehingga ter­bebas dari hukum.

Masalahnya, lanjut Said, ke­jaksaan menerapkan target kuantitas untuk pengusutan kasus korupsi. Di level kejaksa­an tinggi, ditargetkan lima kasus diusut dalam setahun, sedangkan di level kejaksaan negeri ditargetkan tiga kasus. ’’Kalau masyarakat sudah ber­sih semua, tinggal malaikat yang akan ditangkap,’’ ucapnya dis­ambut tawa peserta diskusi.

Nah, Dahlan sebagai target penegakan hukum secara pribadi juga dikuatkan dengan munculnya kasus lain pada waktu bersamaan. Pada saat proses hukum kasus PT PWU yang diusut kejaksaan belum selesai, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka kasus ko­rupsi oleh kejaksaan terkait dengan pengembangan pro­totipe mobil listrik. ’’Sekarang kalau menarget orang tidak malu-malu lagi. Seperti sudah biasa,’’ kecamnya.

Seorang peserta diskusi sem­pat menanyakan siapa sosok aktor intelektual di belakang kasus Dahlan. Menanggapi hal tersebut, Said menyatakan sangat sulit menunjuk aktor di balik semua itu. Sebab, aktor tersebut masuk ke dalam sistem yang formal. ’’Kalau penegak hukum ditanya, me­reka tetap mengatakan bahwa yang dilakukan murni penega­kan hukum,’’ jelasnya.

Menurut dia, yang dilakukan Dahlan saat menjabat Dirut PT PWU malah menguntung­kan negara. Jika kasus tersebut mengakibatkan Dahlan masuk penjara, seluruh direksi dan pemegang saham juga harus masuk penjara.

Sebagai pria yang lama ber­kecimpung di BUMN, Said menegaskan, prinsip peme­riksaan pada BUMD adalah pemeriksaan neraca secara total, bukan parsial. Sebab, jika pemeriksaan secara par­sial, akan ditemukan unit yang rugi dan yang untung. Dalam kasus PT PWU, pemeriksaan dilakukan secara parsial dan dalam waktu yang terbatas. ’’Kalau memang melakukan pemeriksaan, diperiksa ke­seluruhan. Apakah merugikan negara atau tidak. Tapi, ini diabaikan,’’ ungkapnya.

Mantan staf khusus menteri ESDM itu berharap perkara Dahlan ini menjadi moment­um bagi rakyat untuk menyu­arakan keadilan. Menurut dia, kaum intelektual, tokoh ulama, dan mahasiswa tidak boleh diam. ’’Kultur bersih harus di­bangun bersama. Jangan sam­pai orang bersih seperti Pak Dahlan jadi martil. Ini harus jadi simbol menegakkan keadi­lan,’’ tegasnya.

Prof Gempur sepakat dengan Said. Dia menilai, dalam ka­sus yang menimpa Dahlan, nuansa politik lebih tampak. ’’Tidak terlihat ada unsur ke­jahatan atau korupsi,’’ ujarnya.

Dia melihat ada nuansa po­litik kecemburuan kekuasaan dalam kasus Dahlan. Ada yang takut Dahlan akan maju pada Pilpres 2019. Padahal, pada usia yang mendekati 70 tahun, Dahlan tidak mungkin maju dalam pilpres. Selain itu, Dah­lan bukan orang yang suka memburu kekuasaan.

Menurut Gempur, Dahlan adalah sosok idealis. Dia tetap idealis meski sudah menjadi pejabat. ’’Makanya terpental. Yang awet, kalau ikut irama dan tidak lagi idealis,’’ terangnya.

Dia menambahkan, dalam kasus PT PWU, Dahlan ditetap­kan sebagai tersangka dan dise­ret ke meja hijau hanya karena saksi gaib, yaitu Sam Santoso. Saksi tersebut tidak pernah di­hadirkan dalam sidang. Gempur meragukan apakah saksi itu masih ada atau tidak. Sebab, tidak ada yang tahu.

Dia mengungkapkan, selama mencermati sidang, seluruh saksi menguntungkan Dahlan. Hanya saksi gaib yang keterang­annya menyudutkan Dahlan dan itu dijadikan dalil oleh jaksa untuk menuduh Dahlan telah melakukan korupsi. ’’Ini sama saja kasus gaib,’’ tegasnya. (atm/bjg/rul/tel/c5/ang/rie)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here