Sandipala awalnya bertugas untuk mencetak 103 juta keping eKTP. Tapi akhirnya jatah tersebut dikurangi sampai dua kali dari 103 juta keping menjadi 60 juta keping dan terakhir 45 juta keping saja. Jatah tersebut diambil oleh PNRI. Sehingga pada Oktober 2013 PNRI punya porsi 127 juta keping dari semula hanya 68 juta keping.
Selain itu, dalam sidang tersebut terungkap pula sudah sejak awal proyek eKTP itu diatur bahkan sampai suplier bahan. Mulai dari hologram, plastik, hingga chip. Hologram misalnya sejak awal ditunjuk PT Trisaksi Mustika Grafika dan PT Pura Barutama. Paulus mengaku tidak punya banyak pilihan karena waktu pengerjaan yang terbilang mepet. “Saya tidak coba perusahaan lain karena saat itu diburu waktu untuk selesaikan eKTP sesuai jadwal,” kata Paulus.
Seperti diberitakan, kasus megakorupsi eKTP diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun. Uang tersebut diduga kuat dibagikan ke sejumlah anggota legislatif. Termasuk Setya Novanto yang pada saat itu menjadi ketua fraksi partai Golkar. KPK masih terus menyelidiki kasus tersebut. Salah satunya dengan pemeriksaan untuk orang-orang lainnya. (jun/gun)