Abu Tak Persoalkan Penolakan Dewan

4
DUKUNG PROYEK: Sampai saat ini Pemda KBB belum mendapatkan informasi lanjutan soal kereta cepat dari PT KCIC. Pemkab ikut mendorong hal-hal yang dibutuhkan

jabarekspres.com, NGAMPRAH- Bupati Bandung Barat Abubakar tidak mempersoalkan penolakan dari DPRD terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di wilayah Walini Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Menurut Abubakar, kereta cepat merupakan proyek pemerintah pusat yang harus didukung oleh semua pihak. “Saat ini masih dalam kajian soal revisinya. Kita bersyukur soal kereta cepat ini difasilitasi juga oleh provinsi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Soal penolakan dari DPRD biarkan saja, karena penolakan juga harus ada alasannya, karena kita juga ingin merubah tata ruang punya alasannya,” kata Abubakar di Ngamprah, kemarin.

Abubakar menyebutkan, sampai saat ini pemerintah daerah belum mendapatkan informasi lanjutan soal kereta cepat dari PT KCIC. Namun, pihaknya bakal ikut mendorong hal-hal yang dibutuhkan oleh PT KCIC. “Tentu kami siapkan juga dokumen yang memang dibutuhkan terkait kereta cepat. Karena walaupun proyek ini hubungannya swasta dengan swasta namun peran pemerintah juga harus dilibatkan termasuk di dalamnya soal tata ruang, status tanah juga melibatkan pihak BPN dan lain-lain,” ujarnya.

Abubakar berharap, masyarakat dapat menerima manfaat dari hadirnya mega proyek tersebut. Sehingga masyarakat tidak menjadi penonton melainkan mendapatkan manfaat salah satunya dari sisi ekonomi. “Makanya saya juga mengusulkan kepada Menteri BUMN agar memfasilitasi kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Kalau untuk daerah, misalkan dibantu soal bantuan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk wilayah Cikalongwetan tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menolak keras usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
di wilayah Walini Kecamatan Cikalongwetan. “Saya sebagai ketua DPRD menolak adanya kereta cepat di Bandung Barat. Karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Begitu juga dengan rencana pemerintah daerah yang akan memasukan revisi RTRW, tentu dewan tidak akan membahasnya,” tegas Aa.

Seperti diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan investasi sebesar 5,573 dolar AS. Dana tersebut tidak menggunakan dana APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Investasi kereta cepat ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium Cina Railways dengan skema business to business.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan Kereta Cepat masih terfokus pada pembangunan di area yang benar-benar sudah berizin yakni di Perkebunan Teh Mandalawangi Maswati milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Dari luas total perkebunan teh yang mencapai 2.800 hektare, sebanyak 1.270 hektare di antaranya akan dijadikan untuk pengembangan kawasan lokasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 21 Januari 2016 di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Anggaran untuk Kereta Cepat ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Konsorsium BUMN tersebut antara lain PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII berkolaborasi dengan konsorsium China yag mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT KCIC. Pengoperasian kereta cepat ini membutuhkan pasokan listrik sekitar 75-100 megawatt. Untuk itu, rencananya PT KCIC bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dan direncanakan dalam jangka panjang akan membangun power plant sendiri untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat kereta beroperasi. (drx/bun)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here