Mahasiswa Banten di Bandung Tolak Relokasi Badak Jawa, Soroti Identitas dan Warisan Leluhur

Mahasiswa Banten di Bandung Tolak Relokasi Badak Jawa, Soroti Identitas dan Warisan Leluhur
Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Dago Cikapayang, Kota Bandung, Jumat (20/11/2026). Massa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) Bandung tersebut melakukan penolakan terhadap rencana relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan, serta pembangunan Batalyon Teritorial di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang dinilai mengambil lahan rakyat secara sepihak. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

“Ketika ngobrolin peninggalan daripada leluhur kami, artinya mesti dipastikan betul secara sensibilitas dari masyarakat, ini merupakan peninggalan daripada ayah-ayah kita founding father,” katanya.

Terkait alasan mitigasi bencana Gunung Anak Krakatau yang menjadi salah satu pertimbangan dalam wacana relokasi, Diaz menilai pemerintah perlu mengkaji persoalan tersebut secara lebih komprehensif.

Dia tidak menampik bahwa potensi ancaman aktivitas Gunung Anak Krakatau perlu diperhitungkan. Namun, menurutnya, ancaman bencana tidak seharusnya langsung menjadi alasan untuk memindahkan badak jawa tanpa mempertimbangkan berbagai aspek lain.

Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian

“Sebetulnya sangat ironis karena memang betul ketika membicarakan Gunung Krakatau tersebut adalah satu bentuk faktor. Ketika ngobrolin faktor daripada Gunung Krakatau ini saya kira mesti ada satu bentuk insentif lain yang dipikirkan,” ungkapnya.

Diaz meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi geografis dan geotermal kawasan, sekaligus mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam menentukan kebijakan konservasi.

Lebih lanjut, pihaknya memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan respons terhadap aspirasi penolakan tersebut.

Diaz menyebut, apabila dalam waktu 3 x 24 jam atau tiga hari tidak ada tanggapan, mahasiswa berencana melanjutkan gerakan melalui aksi secara berkala.

“Ke depan bilamana kita tidak direspon secara tiga kali dua puluh empat jam atau tiga hari, kami menuntut kepada pemerintah daripada Provinsi Banten untuk melakukan aksi berkala. Artinya saya ingin ada respon cepat daripada pemerintah daripada merespon di sini,” tandasnya.

Di sisi lain, Diaz turut menyinggung peristiwa kebakaran yang menghanguskan sejumlah lahan di kawasan permukiman Baduy. Dia menilai peristiwa tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan.

Menurutnya, kejadian tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, peristiwa itu bisa menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas masyarakat. Namun, di sisi lain, perlu ada kejelasan mengenai penyebab kebakaran agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Baca Juga:Karangtawulan Masuk Bidikan Penataan, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Akses Bus hingga Gerbang WisataLibur Nataru 2026/2027, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat hingga 12 Persen

“Masyarakat harus tahu betul ini menjadi satu bentuk solidaritas. Kedua bilamana kita melihat secara negatif, kita tidak tahu secara betul juga apakah faktor daripada tempat-tempat daripada Baduy tersebut itu ada oknum yang dilibatkan atau tidak,” tuturnya.

0 Komentar