“Piket Reskrim unit PPA kemudian mendatangi tempat kejadian yaitu di kos-kosan tersebut. Kemudian piket mengamankan tersangka saudari T dan tersangka saudara AK dan kemudian membawanya ke kantor Satreskrim untuk kemudian dimintai keterangan,” beber Endy.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif kedua tersangka diduga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Modus operandi, pelaku mengiklankan pekerjaan open stay kosan untuk perempuan, kemudian pelaku menjanjikan gaji dengan nominal 6 sampai 8 juta,” tuturnya.
Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu buku catatan, satu kondom, dua unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp300.000, serta dua botol minyak pijat atau oil massage.
Selain melakukan penindakan, Polres Cimahi juga mengintensifkan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Salah satunya melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat terjadinya TPPO.
“Upaya pencegahan, Polres Cimahi telah melaksanakan KRYD pencegahan terhadap tindak pidana TPPO dengan melakukan pengecekan pada stasiun kereta api, terminal bus, kos-kosan, koordinasi dengan Disnaker baik di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, mengecek balai latihan kerja, memberikan imbauan ke sekolah-sekolah supaya tidak terbujuk rayuan dengan iming-iming uang dan diperjual-belikan,” kata Endy.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan sejumlah pasal, yakni Pasal 88 dan atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.
Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. (Mong)
