Dalam kasus tersebut, warga mengaku tidak mendapatkan upah sebagaimana dijanjikan. Setelah dilakukan koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Kemensos, mereka akhirnya bisa dipulangkan melalui Jakarta menuju Pangalengan.
“Jadi, kejadian ketiga di Pangalengan mah. Sebelumnya di Papua. Di Papua tuh sama, bekerja di sana, upahnya tidak dibayar. Akhirnya di medsos muncul, minta tolong. Kita respons juga, langsung bergerak dengan Dinas Sosial,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pemulangan warga dari Maluku Utara tidak memungkinkan dilakukan langsung oleh pemerintah kecamatan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya. Bahkan, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menangani pemulangan dari wilayah yang jauh tersebut.
Baca Juga:Poliran Sambangi Parungponteng, Polres Tasikmalaya Gali Potensi Ekonomi Warga untuk Buka Peluang KerjaFarhan: Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan Banjir Sungai Cikalintu
“Enggak mungkin kita mau jemput ke Maluku Utara. Di kecamatan, kita kan enggak punya anggaran untuk itu. Pihak kabupaten saja tidak sanggup, provinsi saja minta tolong ke Kementerian Sosial,” ungkap Vena.
Selain tujuh warga Pangalengan, dalam informasi yang beredar disebutkan terdapat dua warga Kabupaten Garut dan satu warga Kabupaten Serang yang turut mengalami dugaan penelantaran di Maluku Utara.
Lebih lanjut, Vena menyoroti pentingnya kehati-hatian masyarakat ketika menerima tawaran pekerjaan di luar daerah. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan serta kejelasan hak-hak pekerja sebelum memutuskan berangkat.
Ia menilai, sebagian pekerja yang mengalami persoalan serupa merupakan pekerja kasar dengan tingkat pendidikan relatif rendah sehingga rentan menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau legal mah, perusahaan kan pasti ditanggung penuh. Mana mungkin terlantar. Ini mah kan berarti perusahaannya abal-abal,” tuturnya.
Vena juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, terutama jika perusahaan maupun pihak perekrut tidak memiliki kejelasan.
Ia meminta warga terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan untuk memastikan informasi lowongan pekerjaan tersebut.
Baca Juga:Peringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan MitigasiPeringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan Mitigasi
“Jangan terbuai oleh iming-iming kerja di luar upahnya besar dan sebagainya. Janganlah. Kalau ada yang menjanjikan pekerjaan, khususnya di luar daerah, baiknya teliti dulu, koordinasi dengan desa atau kecamatan,” tegasnya.
