Capaian tersebut mempertegas peran sektor manufaktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan fasilitas dan kemudahan berusaha bagi perusahaan industri. Salah satu dukungan yang tersedia berupa fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Tri menekankan, optimalisasi fasilitas kawasan industri tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kesamaan pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan.
