Di sisi lain, Jutek menyatakan pihaknya berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang terbukti dalam persidangan.
Ia menilai kesaksian korban telah mengungkap sejumlah fakta mengenai dugaan manipulasi, intimidasi, tekanan, hingga ancaman yang dialami Yuvita. Bahkan, menurutnya, terdakwa tidak membantah keterangan tersebut dan sempat menyampaikan permintaan maaf.
“Yang kami lakukan saat ini adalah mendapatkan rasa keadilan bagi korban. Terdakwa tentu harus dihukum sesuai dengan apa yang sudah diperbuat,” ujarnya.
Baca Juga:Kasus Viral RSUD KHZ Musthafa Jadi Sorotan, Gerindra Desak Audit Total dan Evaluasi PelayananKasus Viral RSUD KHZ Musthafa Jadi Sorotan, Gerindra Desak Audit Total dan Evaluasi Pelayanan
Jutek menyebut pihaknya berharap terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), khususnya Pasal 15 juncto Pasal 16, sebagaimana disampaikan dalam dakwaan.
Selain tuntutan pidana, tim kuasa hukum bersama LPSK juga tengah menghitung besaran restitusi atau ganti kerugian yang akan diajukan untuk memenuhi hak korban.
“Sedang dihitung. Kami akan memperjuangkan hak restitusi atau ganti rugi bagi korban. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keadilan bagi korban,” pungkasnya.
Berdasarkan surat dakwaan, Yuvita dan Taufik berkenalan lewat aplikasi Tinder sekitar Mei 2024 sebelum bertemu di kawasan Cicaheum, Kota Bandung, dan berpacaran. Sebulan berselang, Yuvita ikut tinggal bersama di indekos Cinambo setelah dijanjikan dinikahi.
Kekerasan bermula dari kecemburuan Taufik yang menuduh korban dekat dengan pria lain, lalu berlanjut hingga meneror tempat kerja Yuvita. Merasa malu, Yuvita berhenti bekerja dan makin terisolasi.
Atas perbuatannya, Taufik didakwa melanggar Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU TPKS, Pasal 451 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 126 ayat (2) KUHP, serta Pasal 468 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 126 ayat (2) KUHP jo. Pasal 23 ayat (1) huruf a KUHP.
