Ia membantah anggapan bahwa pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilakukan untuk menyaingi bisnis ritel modern maupun menggantikan keberadaan warung masyarakat.
“Saya tegaskan, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada. Tidak ada. Pemerintah juga tidak bermaksud menyalahkan ritel. Tidak ada pemerintah yang ingin menutup ritel,” ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, KDMP bukan supermarket, bukan ritel modern, dan bukan warung. Koperasi tersebut dirancang sebagai infrastruktur pemerintah untuk memperbaiki distribusi barang subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Kejar Target, Bupati Cecep Minta Pembangunan Jembatan SOR Mangunreja Dikerjakan 24 Jam NonstopSerang Warga dengan Pisau dan Sabit, Dua Pemuda Geng Motor di Tasikmalaya Ditahan
Salah satunya melalui penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi. Pemerintah ingin memangkas panjangnya rantai distribusi agar masyarakat mendapatkan barang subsidi dengan harga lebih terjangkau.
Selain itu, koperasi juga diproyeksikan menjadi pembeli atau offtaker hasil produksi petani, nelayan, dan peternak ketika produk mereka kesulitan terserap pasar dengan harga yang layak.
Menurut Zulkifli, penguatan koperasi dan keberadaan industri ritel tidak perlu dipertentangkan karena memiliki fungsi berbeda dalam menggerakkan perekonomian.
Di sisi lain, ia berharap pelaku ritel modern tidak hanya melihat UMKM sebagai pemasok produk, tetapi juga sebagai mitra yang perlu diberi kesempatan tumbuh bersama.
Dengan jaringan lebih dari 100.000 gerai yang dimiliki anggota Aprindo di Indonesia, keterlibatan industri ritel dalam membuka akses pasar bagi produk lokal dinilai memiliki arti penting bagi keberlangsungan usaha kecil.
Momentum Hari Ritel Nasional 2026 pun menjadi pengingat bahwa pertumbuhan bisnis perdagangan tidak semata-mata diukur dari besarnya penjualan dan ekspansi gerai, tetapi juga dari seberapa luas manfaat ekonomi yang dapat dirasakan produsen lokal dan masyarakat.