Selain kesehatan, pembahasan mengenai jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal turut menjadi perhatian. Kelompok pekerja ini membutuhkan perlindungan sosial karena rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan ketika tidak dapat bekerja.
Asep menilai, pelayanan dasar tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administratif pemerintahan. Lebih dari itu, pelayanan dasar merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan tingkat kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.
Karena itu, kehadiran jajaran Pemkab Tasikmalaya bersama perangkat daerah terkait dalam rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelarasan program serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan Pemprov Jabar dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga:Kampanye Lalulintas Unik, Satlantas Polres Tasikmalaya Beri Hadiah Anak Pakai HelmPemerintah Bidik Konten Digital Jadi Sumber Ekonomi?
Pemkab Tasikmalaya pun diharapkan mampu menerjemahkan hasil koordinasi tersebut ke dalam langkah konkret di daerah, terutama dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas penanganan ibu dan anak, menekan angka stunting, serta memperkuat perlindungan sosial masyarakat.
Dengan sinergi yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan dasar diharapkan tidak berhenti pada pembahasan di tingkat pemerintahan. Hasilnya harus hadir dalam bentuk layanan yang mudah dijangkau, perlindungan yang lebih kuat, serta kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang semakin baik. (Hen)