Karena itu, ia mendorong lembaga penyiaran untuk menjalankan peran sebagai clearing house atau penjernih informasi bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Ketika hoaks dan informasi yang belum terverifikasi mudah tersebar, masyarakat membutuhkan penyiaran yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Saya mengajak seluruh insan penyiaran untuk terus menjaga kepercayaan publik, mematuhi kode etik dan aturan penyiaran, serta beradaptasi dengan teknologi digital,” ujar Jeje.
Ia menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan dukungan lembaga penyiaran dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat.
Baca Juga:Jaga Kinerja dan Nilai bagi Pemegang Saham, PGN Raih Capital Market Excellence Awards 2026Youth Fest 2026 KNPI Tasikmalaya, Pemuda Diajak Unjuk Potensi
“Peran itu mencakup publikasi program pemerintah, potensi wisata, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga informasi layanan publik,” jelasnya.
Jeje juga mendorong insan penyiaran memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan siaran, termasuk melalui platform digital dan layanan streaming, tanpa meninggalkan identitas serta kearifan lokal daerah.
“Jangan tabu terhadap teknologi. Manfaatkan platform digital dan streaming agar jangkauan siaran semakin luas, tanpa kehilangan jati diri dan kearifan lokal daerah kita,” katanya.
Pemkab Bandung Barat turut mengapresiasi KPID Jawa Barat yang konsisten melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar isi siaran tetap sehat, ramah anak, dan berkualitas.
“Melalui peringatan HARSIARDA 2026, sinergi antara pemerintah daerah, KPID, dan insan penyiaran diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kualitas informasi sekaligus mendukung terwujudnya Jawa Barat Istimewa dan Bandung Barat Amanah,” pungkas Jeje. (Wit)