Selain itu, dakwaan menyebutkan, para terdakwa juga melanggar dokumen pengadaan, evaluasi teknis, hingga Rangka Acuan Kerja pembangunan Gedung Setda 2016.
Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Politeknik Negeri Bandung, terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp26 miliar, sesuai perhitungan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Subsider, perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1b dan ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tambah JPU.(San).