JABAR EKSPRES – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Dedi Mulyadi tahun 2025. Tengah bergulir di DPRD Jawa Barat.
Wakil rakyat memberi perhatian ke sejumlah persoalan. Mulai dari aset, hingga mendorong program pemberdayaan masyarakat.
Dorongan pengutan program pemberdayaan masyarakat itu salah satu nya diungkapkan Ketua DPRD Buku Wibawa. Menurutnya, LKPJ menjadi salah satu momen untuk melihat kinerja dari pemerintah Daerah.
Baca Juga:Kang Eful Dorong Ketahanan Pangan untuk Pemenuhan Gizi Keluarga Bergerak di Tengah Tantangan Global, Armada Kapal Pertamina Topang Distribusi Energi
Kinerja pemerintahan itu setidaknya ada tiga fungsi utama. Yakni fungsi pembangunan, menjalankan fungsi pelayanan dan ketiga, menjalankan fungsi pemberdayaan.
“Jadi dari tiga kelompok fungsi besar itu, kami kan bisa melihat tuh. Apakah misalnya pemerintah sudah berhasil melaksanakan fungsi pelayanan selama 1 tahun kemarin. Nah, kalau masih banyak yang harus ditingkatkan ya kita sampaikan itu. Ya, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, ” terangnya beberapa waktu lalu.
Buky melanjutkan, menurutnya dari sisi pembangunan infrastruktur, Pemprov pada 2025 cukup menonjol. Terlihat dari berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Mulai dari jalan maupun sekolah.
Begitu juga dengan fungsi pelayanan. Namun yang menarik perhatiannya adalah dari sisi fungsi pemberdayaan. ‘Sorotan saya ke depan pemerintah bisa fokus kepada fungsi pemberdayaan. Karena semakin masyarakat berdaya artinya beban pemerintah semakin sedikit, ” jelasnya.
Menurut Buky, aspek pemberdayaan itu penting dilakukan dapat dilihat dari beberapa indikator. Misalnya terkait angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. Angkanya hampir di 7 persen. Melihat jumlah penduduk Jawa Barat yang sampai 50juta, maka pengangguran dan kemiskinan itu menjadi angka yang tidak sedikit.
Karenanya program pemberdayaan jadi penting. Hal itu untuk menekan berbagai problem kemiskinan maupun pengangguran tersebut. (son)