“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.
Terkait pembangunan hunian tetap, Gubernur menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang disiapkan pemerintah daerah.
“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” katanya.
Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Gubernur Ahmad Luthfi Minta Percepat Pemulihan Pascabencana di Pemalang
Relokasi, lanjut Ahmad Luthfi, harus mempertimbangkan aspek sosial agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru.
“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujarnya.
Gubernur juga meminta seluruh unsur terkait, TNI, Polri, dan SAR, untuk siaga penuh guna mengantisipasi potensi bencana susulan.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengatakan, hingga Rabu sore, pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.
“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujar Ischak.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando. Selama masa tersebut, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” kata Ischak.
Baca Juga:Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia TercanggihAhmad Luthfi Minta Percepatan Relokasi dan Recovery Warga Korban Tanah Longsor Cibeunying Cilacap
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI dan Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Tegal.