JABAR EKSPRES – Skema penyaluran subsidi bakal didesain ulang dalam waktu yang cukup singkat. Itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Menkeu menyebut, pihaknya hanya diberi waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema subsidi, agar lebih tepat sasaran.
“Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran, karena sekarang setelah kami lihat ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” ujarnya, dikutip Jumat (5/12/2025).
Baca Juga:Mendag Optimis Target Ekspor 7,1 Persen Bakal Tercapai Meski Ada Tarif Trump, Ini Alasannya!Kemenkeu Perbarui Skema Asuransi BMN, Nilainya Capai Rp91 Triliun!
Menurutnya, skema penyaluran subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran. Sebab, banyak masyarakat yang tergolong desil 8, 9, dan 10 masih menerima subsidi.
Itu, kata dia, sangat tidak tepat sasaran. Untuk itu pihaknya berencana mengurangi penerima subsidi kelompok ini secara signifikan, dan mengalihkannya ke desil 1 hingga 4.
Adapun dalam menyusun ulang skema subsidi tersebut, Menkeu memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Hal itu, menurutnya, dilakukan guna memastikan desain baru dapat membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Kedua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk menyelesaikan desain baru strategi subsidi dalam dua tahun ke depan.
“Itu perlu desain macam-macam, karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” kata Menkeu.
Senada, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.
Ia mengatakan, kedua pihak membahas solusi supaya penyaluran subsidi dan kompensasi berjalan secara efisien, namun tetap memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.
Baca Juga:IEU-CEPA Bakal Dongkrak Ekspor hingga Tumbuhkan Ekonomi RI, Ini Alasannya!Tangani Masalah Sampah Kota Bandung, Pemkot Kolaborasi dengan Swasta
Hal itu disampaikan Rosan dalam wawancara cegat seusai Rapat Kerja bersama Komisi XI, di Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.
“Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasinya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien,” ujarnya.
“Karena, kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen,” imbuhnya.
Dengan upaya penyempurnaan itu, ia memastikan bahwa anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak- hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.