JABAR EKSPRES – Dorongan agar Pemerintah Kota Cimahi semakin ketat menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik kembali mengemuka.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Cimahi meminta Wali Kota beserta seluruh perangkat daerah memastikan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta partisipasi publik tetap menjadi pijakan utama dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD, terlebih saat kondisi defisit anggaran harus dikelola dengan sangat hati-hati.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cimahi, Ayis Lavilianto, menegaskan bahwa penggunaan anggaran wajib tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai rencana agar tujuan pelayanan publik serta pembangunan daerah benar-benar tercapai.
Baca Juga:Debut Manis Alfeandra Dewangga, Bojan Hodak Puji Perubahan Sikap dan Kualitasnya di PersibSport Tourism Menggema, Malang Century Journey 2025 Tuntaskan Rute 100 Mile dengan Meriah
Menurutnya, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target PAD, kata Ayis, harus realistis, berbasis data akurat, serta ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa mengabaikan prinsip legalitas, keadilan, dan transparansi.
“Dalam hal Belanja Daerah, Fraksi PKS menyoroti bahwasanya efisiensi anggaran sepatutnya diterapkan dengan bijak, memperhatikan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar sehingga efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Ayis saat dikonfirmasi, Senin (1/12/25).
Ia menambahkan bahwa program-program pembangunan harus sejalan dengan visi-misi daerah, terutama terkait pembangunan berkelanjutan, pemerataan wilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program prioritas tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan UMKM, perbaikan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
“Program-program ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus memastikan kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang,” jelas Ayis.
Dalam pembahasan APBD 2026, Fraksi PKS menyampaikan enam rekomendasi utama. Salah satunya terkait pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Baca Juga:Misi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!Habis Sudah Kesabaran Bojan Hodak, Beberapa Pemain Persib Bakal Didepak!
Ayis menekankan bahwa pengelolaan anggaran bantuan SPP dan DSP bagi siswa SD dan SMP swasta harus diprioritaskan untuk program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Isu sekolah menengah yang belum memiliki gedung juga menjadi perhatian serius. PKS meminta pembangunan ruang kelas baru dimulai bertahap pada 2026.
“Lima SMP Negeri yang belum memiliki gedung sekolah, di tahun 2026 secara bertahap dibangun RKB-nya mulai dari SMPN 14. Semoga dapat berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan,” imbuhnya.