BANDUNG – DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan. Kegiatan berlangsung di Hotel Mercure, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, pada 1–2 Desember 2025.
Bimtek ini bertujuan memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama menjelang dan pasca-penetapan APBD 2026 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa bimtek ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana strategis untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menguatkan kembali komitmen anggota dewan terhadap “kerja-kerja kerakyatan”.
Baca Juga:Tel-U Wisuda 4.662 Talenta Terbaik, Rektor: Ini Bukan Akhir, Tapi Garis Start Perjuangan!Kabar Gembira! Gus Ipul Buka Kran Beasiswa untuk Lulusan Sekolah Rakyat, Langsung Kuliah di ULBI
“Bimtek ini menjadi momentum untuk menguatkan peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih maksimal,” ujar Ono kepada awak media, Senin (1/12/2025).
Ia menekankan, PDI Perjuangan sejak awal menjadikan program-program kerakyatan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan persoalan rakyat, baik di tingkat provinsi maupun daerah.Menghadapi kondisi ekonomi yang masih menantang, Ono mendorong anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk lebih ketat dan selektif dalam mengawal anggaran.
“Saat ini kita menghadapi situasi ekonomi yang ‘tidak baik-baik saja’. Oleh karena itu, DPRD harus memastikan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas benar-benar teranggarkan dengan baik,” tegasnya.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta tokoh internal partai, dengan fokus pada isu-isu aktual yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.“Hal-hal mendasar tersebut harus dipastikan melalui legislasi yang responsif dan pengawasan yang tajam,” pungkas Ono Surono. (bbs)