Pemerintah menyatakan masih mencari titik temu dengan melibatkan aplikator, pengemudi, dan DPR. Namun, jarak antara meja diskusi di Jakarta dengan suara keras di jalanan semakin lebar.
Para pengemudi khawatir regulasi yang terlalu kaku justru akan mematikan inovasi, menaikkan tarif, dan mengurangi ketersediaan layanan, kerugian yang pada akhirnya ditanggung masyarakat pengguna. “Kami tidak anti-regulasi. Kami hanya ingin regulasi yang lahir dari realitas kami, bukan dari ruang ber-AC yang jauh dari aspal panas,” ujar Ahmad Bakrie, perwakilan URC Bergerak.
Dalam hitungan hari atau minggu ke depan, pemerintah akan menentukan nasib Ranperpres tersebut. Keputusan itu tidak hanya menentukan penghasilan jutaan pengemudi, tetapi juga masa depan ekosistem transportasi digital Indonesia yang selama ini tumbuh karena kebebasan dan adaptasi, bukan karena aturan kaku yang mematikan semangat lapangan. (bbs)