JABAR EKSPRES – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang bahu Jalan Raya Bandung–Garut, mulai dari Kecamatan Jatinangor hingga Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipastikan akan segera ditertibkan.
Langkah tegas diambil oleh Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila. Ia turun langsung meninjau lokasi untuk melihat kondisi lapangan dan memastikan penataan dilakukan secara tepat.
“Penertiban PKL dalam radius wilayah Cileunyi menuju Garut ini mencakup dua kecamatan, yaitu Jatinangor dan Cimanggung. Namun seluruh prosesnya akan kami lakukan secara persuasif dan humanis,” ujar Fajar, Selasa (25/11).
Baca Juga:Hari Guru 2025, Akademisi Psikologi: Dedikasi Guru Adalah Pondasi Kemajuan BangsaSambut Tahun Baru 2026, Ibis Bandung Pasteur Hadirkan Paket Keluarga Bertema Midnight at The Sea
Fajar menerangkan, dalam upaya penertiban PKL yang menjamur di pinggir jalan tersebut, pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
“Ini kami nanti lagi melakukan pendataan dulu, sebenarnya ini PKL dari mana, apakah dari kota lain,” terangnya.
Wakil Bupati Sumedang itu mengungkapkan, dari informasi yang dihimpun, para pelaku usaha alias PKL itu ada juga yang berasal dari Garut dan sengaja berjualan di jalan Raya Bandung-Garut.
“Karena kebanyakan tadi dari Garut yang saya dengar, ini harus lakukan penertipan. Karena mohon maaf, ini sudah seperti pasar kaget, pasar tumpah,” ungkap Fajar.
“Dan kedua, mungkin kasih waktu berapa, satu minggu mungkin, nanti Camat akan melakukan surat, dibantu juga dengan Pol PP,” lanjutnya.
Fajar memaparkan, dalam upaya penertiban PKL yang berjajar di pinggir Jalan Raya Bandung-Garut hingga menutupi trotoar, pihaknya juga akan melihat dulu apakah ada potensi untuk direlokasi.
Meski bertujuan untuk memberantas PKL liar yang menjamur semrawut, Pemkab Sumedang juga tak akan mengabaikan perputaran ekonomi warga, yang mata pencahariannya lewat berdagang.
Baca Juga:Sambut Liburan Akhir Tahun, Ibis Bandung Pasteur Tawarkan Christmas Eve Barbeque Dinner Mulai Rp149 RibuMcDays 2025 Hadir sebagai Ruang Berbagi untuk 1.000 Anak Yatim, Dhuafa, dan Santri
“Karena kasihan juga sebenarnya, mau tidak mau ‘kan mereka ini hanyalah masyarakat kecil yang mencari nafkah,” paparnya.
Tapi bagaimanapun, ujar Fajar, mengingat negara kita ini merupakan negara hukum, maka yang harus diterapkan yakni aturan, sehingga segala hal yang perlu ditertibkan pun sesuai prosedurnya.
“Karena mereka berjualan di atas saluran air, yang mana akan sangat rawan apabila terjadinya bencana ke depannya nanti,” ujarnya.