JABAR EKSPRES – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) kian menjamur di Jalan Raya Bandung-Garut, khususnya di depan PT Kahatex hingga PT Nabati, wilayah Kecamatan Jatinangor-Cimanggung.
Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, turun tangan untuk menertibkan para PKL tersebut, namun menegaskan langkah penertiban membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Fajar menjelaskan, penertiban PKL akan dilakukan secara persuasif dan humanis, dengan diawali pendataan untuk mengetahui asal-usul para pedagang.
Baca Juga:Ogah Imbang, Persib Maunya Menang!Jung Sang Penyelamat! Persib Menang Dramatis 10 Pemain, Dewa United Dipaksa Pulang Tanpa Gol
“Ini kami nanti lagi melakukan pendataan dulu, sebenarnya ini PKL dari mana, apakah dari kota lain,” terangnya.
Menurut Fajar, sebagian PKL ternyata berasal dari Garut. Mereka sengaja memilih lokasi di Jalan Raya Bandung-Garut.
“Karena kebanyakan tadi dari Garut yang saya dengar, ini harus lakukan penertipan. Karena mohon maaf, ini sudah seperti pasar kaget, pasar tumpah,” ungkap Fajar.
Dia menambahkan, proses penertiban akan melibatkan pemberitahuan tertulis melalui camat setempat, didukung aparat Satpol PP, dan diberikan tenggat waktu tertentu sebelum tindakan dilakukan.
Menurut Fajar, beberapa PKL sebelumnya berjualan di seberang pabrik yang masuk wilayah Kabupaten Bandung, namun kini berpindah ke depan pabrik di Sumedang, sehingga penertiban menjadi lebih mendesak.
“Nah ini yang harus kita antisipasi, kita lakukan tindakan bagaimana,” ujarnya.
Pemkab Sumedang juga akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan, seperti PT Kahatex dan PT Nabati, untuk mencari solusi alternatif, misalnya menyediakan ruang khusus atau food court bagi para PKL.
Baca Juga:Eiger Adventure Land Jadi Mitra Menko PMK–BNPB Menghijaukan PuncakKolaborasi Humas Jadi Pondasi Kepercayaan Publik, Pesan Tegas Menkomdigi di AMH 2025
Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Fajar menekankan, penertiban ratusan PKL tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkab Sumedang, sehingga bantuan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.
“Kita akan meminta bantuan dari provinsi nanti ke depannya, karena untuk penertiban ratusan PKL ini kan tidak mungkin hanya dari Pemda dan Forkopimcam setempat. Itu juga membutuhkan bantuan dari provinsi,” pungkasnya. (Bas)