JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor merespons pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait data kemiskinan di kabupaten/kota.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Menteri Ara meminta Dirjen Kawasan Permukiman PKP, Fitrah Nur, memaparkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kabupaten/kota termiskin di Indonesia.
“Tadi saya minta sampaikan Pak Fitrah, yang kriteria dari BPS tadi. Tolong ditampilkan mulai aja dari yang paling miskin, kabupaten/kota paling miskin. 100 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar paling tinggi Kabupaten Bogor, Pak, 401 (ribu jiwa) ya,” kata Ara di Senayan, pada Rabu (19/11/2025).
Baca Juga:Raih Banyak Alumni Lolos Seleksi APH dan Sekolah Kedinasan, Bimbel Terpadu Jadi Incaran PesertaBukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, menjelaskan bahwa tingginya angka kemiskinan sejalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang merupakan yang terbanyak di Jawa Barat.
“Tertinggi wajar, karena penduduknya juga paling banyak. Namun, program-program kami tetap dirancang untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Farid menambahkan bahwa Pemkab Bogor terus bergerak mengentaskan kemiskinan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak hanya berupa bantuan, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat.
“Pemkab Bogor melakukan langkah-langkah pemberdayaan, bukan sekadar bantuan. Contohnya, pembuatan tali dari pelepah pisang yang diikuti 200 orang di wilayah Tanjungsari,” jelas Farid.
Ia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dilakukan secara bertahap mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang padat.
“Selama ini program berjalan dengan baik, namun cakupannya bertahap karena banyaknya warga yang membutuhkan penanganan,” pungkasnya.