BANDUNG – Agenda Besar Indonesia Emas 2045 menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan nasional. Dengan PDRB sekitar Rp2.823 triliun dan ambisi meningkatkan nilai menjadi Rp4.000 triliun dalam lima tahun ke depan, kebutuhan peningkatan kebijakan dan investasi di Jawa Barat menjadi semakin nyata.
Kerangka itulah yang mendasari diselenggarakannya Economics 360° Roundtable Discussions dengan tema “Jabar untuk 8 Persen Ekonomi – Menuju Indonesia Emas 2045″. Ini merupakan forum dialog strategis lintas pemimpin publik dan swasta yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/11).
Sebagai tuan rumah daerah, Jawa Barat menegaskan arah barunya melalui pertemuan ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa perekonomian daerah membutuhkan kebijakan integrasi yang lebih solid untuk menggerakkan percepatan. “Kebijakan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai target peningkatan PDRB secara berkelanjutan,” ucapnya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi: Ekonomi Jabar Tembus di Atas Rata-Rata Nasional, Buahnya Baru Terasa 2026Transformasi Cut Bianca Shaleeta: Putri Anak Indonesia 2024 yang Tak Pernah Takut Gagal
Data menjadi tulang punggung forum bahasan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar, menuturkan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun arah pembangunan Jawa Barat. “Data yang akurat diperlukan untuk memetakan sumber pertumbuhan dan menguraikan strategi pencapaian PDRB Rp4.000 triliun,” ujarnya.
Selain itu, lembaga penelitian ekonomi juga mendapat perhatian. Ketua Dewan Pembina BA Center, Burhanuddin Abdullah, menggarisbawahi perlunya reformasi tata kelola ekonomi daerah untuk mendorong produktivitas jangka panjang. “Kebijakan fiskal daerah yang efisien dan berbasis bukti menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan hingga 8 persen,” ujarnya.
Pendekatan lintas sektor juga melibatkan representasi negara. Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, menyampaikan bahwa mandat nasional menempatkan ekonomi kreatif dan digital sebagai penggerak penting dalam perekonomian daerah.
“Penguatan sektor kreatif dan digital menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperluas kontribusi ekonomi baru berbasis inovasi,”terangnya.
Dari sisi akuntabilitas, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyebutkan bahwa efektivitas belanja publik dan tata kelola menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi daerah. “Akuntabilitas dan efektivitas belanja daerah merupakan pilar penting dalam mendukung agenda pertumbuhan Jawa Barat,” ujarnya.