JABAR EKSPRES – Angkatan Darat dan Angkatan Laut Filipina kembali menegaskan komitmen mereka terhadap konstitusi serta kepemimpinan sipil pada Sabtu, di tengah merebaknya rumor destabilisasi menjelang dua aksi demonstrasi besar yang akan digelar di Metro Manila.
Komandan Angkatan Darat, Letnan Jenderal Antonio Nafarrete, menyampaikan melalui pernyataan yang dikutip ABS-CBN bahwa militer tetap menjunjung tinggi persatuan dan penghormatan terhadap otoritas sipil.
Ia menegaskan bahwa saat berbagai spekulasi yang tidak berdasar beredar, Angkatan Bersenjata Filipina tetap berpegang pada integritas dan prinsip-prinsip konstitusional.
Baca Juga:PBB Kecam Keras Serangan Pemukim Israel terhadap Masjid di Tepi Barat8 Motor Listrik Subsidi 2025, Murah dan Cocok Untuk Perjalanan Sehari-hari
“Seiring beredarnya spekulasi yang tidak berdasar, kami sepenuhnya mendukung dan menaati komitmen Angkatan Bersenjata Filipina terhadap integritas, persatuan, dan penghormatan terhadap otoritas sipil,” ujarnya.
Nafarrete juga memastikan bahwa Angkatan Darat siap memberi dukungan kepada kepolisian dalam menjaga ketertiban publik, meski fokus utama mereka tetap pada pertahanan eksternal negara. Ia menambahkan bahwa pihaknya menolak segala tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengancam keamanan nasional.
Pernyataan ini disampaikan menjelang dua aksi demonstrasi yang akan digelar di Manila dan Kota Quezon dari Minggu hingga Selasa. Salah satunya adalah protes yang diprakarsai United People’s Initiative, kelompok yang dipimpin pensiunan perwira militer, yang mengusung tuntutan akuntabilabilitas serta transparansi pemerintahan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Laksamana Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta, meminta panitia aksi untuk mengutamakan keselamatan peserta. Ia juga mengimbau publik agar tetap waspada terhadap penyebaran disinformasi yang dapat memicu kekacauan.
Isu ketidakstabilan ini muncul setelah pernyataan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr., bulan lalu. Ia mengungkapkan bahwa ia sempat diminta oleh sekelompok pensiunan perwira militer untuk menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. saat aksi protes pada September terkait dugaan korupsi. Namun, ia menolak ajakan tersebut.
Pada September lalu, ribuan warga Filipina turun ke jalan di berbagai daerah, termasuk Manila, memprotes dugaan korupsi besar-besaran. Unjuk rasa tersebut dipicu temuan penipuan dalam sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp158,8 triliun).