“Kalau mau aman, minimal harus ada saldo harian Rp60 juta sampai Rp70 juta di rekening operasional. Karena hanya untuk bahan baku saja sudah habis Rp35 jutaan per hari,” jelasnya.
Sejak insiden tersebut, Hendrik telah berupaya mencari berbagai solusi agar kegiatan distribusi MBG dapat kembali berjalan.
Ia bahkan telah mengirimkan surat permohonan resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan juga kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meminta pertimbangan pemberian dana talang sementara.
Baca Juga:CKG dan Speling Terus Digencarkan! Gubernur Jateng dan Wapres Gibran Tinjau Lokasi Pelaksanaan di SalatigaBTN Housingpreneur 2025 Buka Akses Inovator Muda ke Ekosistem Perumahan Nasional
“Kalau bisa, dari BGN memberikan dulu dana talang. Jadi sambil menunggu kejelasan dana yang hilang, operasional SPPG bisa tetap jalan. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, banyak pihak yang terdampak terutama siswa penerima manfaat dan para pekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus dugaan phishing yang menimpa SPPG Pangauban telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan diinformasikan akan dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.
“Saya berharap proses hukum bisa segera menemukan pelaku dan memulihkan dana yang hilang agar aktivitas dapur gizi tersebut bisa pulih seperti semula,” katanya.
Bagi Hendrik, lebih dari sekadar persoalan finansial, keberlangsungan SPPG Pangauban adalah soal keberlanjutan gizi anak bangsa dan pemberdayaan ekonomi warga lokal.
Ia pun tetap optimistis dapurnya akan kembali mengepul, asalkan mendapat sedikit dukungan dari pemerintah pusat.
“Saya yakin dengan dukungan dari BGN dan pemerintah, SPPG ini bisa kembali beroperasi. Kami siap bekerja lagi demi anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar,” tandasnya. (Wit)