JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat yang semestinya menyehatkan, kini justru menelan biaya ratusan juta rupiah akibat gelombang keracunan massal.
DPRD pun meminta Pemda bertindak tegas menagih pertanggungjawaban Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama program.
Tagihan biaya perawatan korban keracunan massal program MBG di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus membengkak. Hingga awal November 2025, totalnya menembus Rp400 juta lebih, mencakup tiga kluster kasus di wilayah Cipongkor dan Cihampelas.
Baca Juga:Bellingham Cetak Sejarah Baru di Liga Champions, Lewati Rekor Legenda Real MadridCristiano Ronaldo Jagokan Arsenal Juara Premier League Musim Ini!
Wakil Ketua DPRD Bandung Barat, Dadan Supardan, mengungkapkan angka tersebut diperoleh dari hasil komunikasi dengan sejumlah fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun swasta.
“Total tagihannya mencapai Rp400 juta lebih. Itu belum termasuk biaya akomodasi dan BBM ambulans,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (5/11/2025).
Dari dapur yang semestinya menyalurkan gizi, justru lahir gelombang sakit massal.Sebanyak 1.333 orang terdiri dari pelajar, guru, orangtua siswa, hingga ibu menyusui tercatat sebagai korban dari tiga wilayah tersebut. Mereka mengalami gejala serupa mual, pusing, muntah, dan sebagian harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Dadan menegaskan jumlah tagihan itu masih bersifat sementara, karena pendataan korban masih berlangsung dan laporan baru terus berdatangan dari wilayah lain.
“Biaya keseluruhan masih dihimpun karena kasusnya terus muncul di beberapa wilayah,” katanya.
Gelombang kasus tak berhenti di selatan. Menjelang pertengahan Oktober 2025, wilayah utara Bandung Barat ikut terdampak. Dua kluster di Cisarua, satu di Padalarang, dan dua di Lembang menambah panjang daftar korban. Pola kasusnya serupa makanan dari program MBG diduga kuat menjadi sumber keracunan.
Dadan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan menanggung biaya pengobatan korban, terutama bagi rumah sakit swasta yang belum mendapat kejelasan pembayaran.
Baca Juga:Konsistensi dan Kekompakan Jadi Senjata Persib Taklukkan AsiaASBISINDO Targetkan Market Share Bank Syariah Naik 20 Persen
“Agar persoalan biaya ini segera diselesaikan, terutama bagi rumah sakit swasta yang turut menangani pasien,” ujarnya.
Ia juga menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera diperkuat.
Masih banyak rumah sakit, kata dia, yang menanggung beban biaya tanpa kepastian kapan dana pengganti cair.