“Karena ASN itu kan ibaratnya tergantung kepada kebijakan kepala daerah, jadi yang paling gampang ya belanja pegawai (yang dikurangi),” lanjutnya.
Meski dinilai ruang waktunya sempit, namun menurut Acu, pemerintah masih bisa melakukan evaluasi matang, karena sebenarnya pemotongan transfer ke daerah itu juga melihat kondisi yang ramai kemarin.
“Banyak dana pemerintah yang menganggur silpanya di akhir. Nah ada silpanya, nanti kan sisa, tapi kan yang kemarin ramai Menteri Keuangan bilang bahwa posisi bulan Oktober sampai September tuh, masih cukup besar dana yang belum terserap,” tuturnya.
Baca Juga:ASN Was-was, Kebijakan Penurunan TKD Beresiko pada Kredit Macet Siasat Dedi Mulyadi Balas Menkeu, Datangi BPK dan Bakal Tagih TKD
Acu menyampaikan, pemerintah daerah jangan hanya fokus terhadap pemangkasan TKD, karena mengandalkan transfer dari pusat, sedangkan potensi kewilayahan serta retribusi PAD justru tak dimaksimalkan.
“Itulah yang harus dilakukan Pemda ke depan, artinya mempercepat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan. Kan itu harus cepat gitu,” imbuhnya.
Kedua meningkatkan tetap efisiensi, jangan hamburlah ke depannya. Nah yang ketiga meningkatkan PAD. Pendapatan asli daerah ada potensi kebocoran PAD itu diduga masih tinggi, PAD itu tidak optimal, pajak masih banyak belum tergali, retribusi, belum lagi masalah BUMD tidak menghasilkan itu perlu dioptimalkan,” pungkas Acu. (bas/san/yan)