Namun, jika nanti hasilnya belanja Pemprov Jabar dalam kategori baik, maka pihaknya bakal menagih Menkeu soal kucuran TKD itu.
Selain itu, juga menagih soal Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan. Dengan begitu, bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan pembangunan. “Nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya, ” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, KDM juga kembali menjelaskan soal kondisi kas daerah yang semuanya tidak memiliki kemampuan fiskal yang sama. Menurut KDM, anggaran belanja daerah Pemprov tidak dalam kategori diendapkan. Namun, dana yang tersimpan dalam kas daerah yang ada di bank itu juga bakal dibayarkan untuk berbagai keperluan.
Baca Juga:Siasat Dedi Mulyadi Balas Menkeu, Datangi BPK dan Bakal Tagih TKDPemangkasan TKD Ancam Pembangunan Daerah, Begini Langkah Pemda di Jabar
Termasuk untuk membayar kontraktor yang menjadi mitra pemprov, kebutuhan belanja modal, aset, pegawai dan lainnya. “Pembayarannya bertahap. Karena bagian dari pengendalian keuangan dan pengendalian pekerjaan, ” ujar KDM. (agi/dam/son/yan)