“Seharusnya Pemkot Bandung menjadi penengah dalam persoalan ini. Turunkan ahli atau Dinas Lingkungan Hidup, bukan BKAD, karena ini menyangkut konservasi dan lingkungan hayati,” cetusnya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Yayasan Margasatwa Tamansari M Ariodillah. Dia menilai pendekatan yang dilakukan Pemkot Bandung sangat berbeda, utamanya di wilayah teknis dalam menyikapi persoalan yang mendera Bandung Zoo.
“Kami cermati ada keinginan dari wali kota Bandung untuk membereskan persoalan ini di level teknis. Memang di Kota Bandung tidak ada dinas atau badan yang memang secara khusus menangani persoalan konservasi. Tapi dengan menginstruksikan BKAD, ada pola berbeda dari wali kota Bandung untuk menyelesaikan persoalan di Bandung Zoo,” imbuhnya.
Baca Juga:Seribu Rupiah, SMAN 2 Lembang Hidupkan Gotong RoyongPebalap Binaan Astra Honda Siap Melesat Kencang di Final ATC Sepang
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Erick Darmajaya meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan secara internal. Bila masih deadlock atau buntu, pihaknya mendorong Pemkot Bandung untuk turun tangan sebagai penengah.
“Langkahnya seperti apa? Kami serahkan ke Kang Farhan sebagai Wali Kota. Kami di DPRD sebagai pengawas dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Hanya saja, perlu diingat dalam birokrasi kan ada beberapa aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama juga. Jangan sampai langkah yang diambil melanggar peraturan serta perundang-undangan yang ada,” tukasnya.
Terpenting, ditekankan dirinya, semangatnya harus sama yaitu kebersamaan. Jangan sampai ada pasal-pasal atau aturan yang dilanggar, yang bisa merugikan Pemkot Bandung, DPRD maupun yayasan.
“Semangatnya harus sama yaitu persatuan dan kebersamaan. Jangan sampai ada bentrok seperti kemarin, jangan pula sampai ada yang dirugikan baik pihak satu maupun pihak lainnya. Karena bagaimanapun Kebun Binatang Bandung memiliki banyak manfaat dan berdampak positif di masyarakat,” pungkasnya. (bbs)