JABAR ESKPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi langsung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat pada Jumat (24/10).
Ia meminta dilakukannya audit dan publikasi terkait belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menjelaskan, langkah ini bagian dari upaya memperjelas dan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Baca Juga:Pemain Andalan Cedera Jelang El Clasico, Hansi Flick Harus Putar Otak!Alasan Thom Haye Menghilang saat Persib Tekuk Selangor FC di ACL 2
“Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendalaman audit terhadap kas pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Pria yang akrab disapa KDM itu menambahkan, audit sendiri sejatinya sudah berjalan, dan BPK biasanya menyampaikan laporannya secara berkala.
Namun, pihaknya meminta audit tambahan khusus pada kondisi belanja Pemprov Jabar.
“Biasanya juga penyampaian laporan audit dilakukan pada Bulan April. Khusus untuk belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan dan pengumuman hasil audit bisa disegerakan,” kata dia.
Menurut KDM, ada dua lembaga resmi yang berkompeten melakukan audit, yakni BPKP dan BPK, sementara Inspektorat hanya berperan sebagai auditor internal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran BPK.
Audit dan publikasi, menurut KDM, penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kesehatan keuangan daerah.
Hal itu juga bertujuan untuk memastikan kesehatan keuangan daerah. “Sehingga nanti bisa terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki perencanaan keuangan yang baik. Lalu memiliki pengelolaan keuangan yang baik,” tukasnya. (son)