JABAR EKSPRES – Maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki.
Ia menyarankan agar pengelolaan program MBG diserahkan langsung kepada kantin sekolah maupun posyandu. Politikus PKB itu mengaku prihatin atas sejumlah kejadian keracunan makanan dalam program tersebut.
Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kapasitas penyedia jasa pangan (SPPG) yang terlalu besar, sehingga kewalahan dalam menyiapkan menu MBG setiap harinya.
Baca Juga:Oihan Sancet Diproyeksikan Jadi Motor Baru Manchester UnitedJurgen Klopp Buka Peluang Kembali ke Liverpool?
“Menurut kami, MBG dikelola langsung oleh sekolah saja. Ya, dibuat SPPG atau dapur MBG-nya di sekolah, di kantin sekolah saja,” katanya, Rabu (22/10).
Aceng melanjutkan, langkah itu juga bakal berdampak positif terhadap perekonomian sekitar. Kantin bisa berdaya dengan adanya program tersebut.
Selain itu, alasannya juga karena faktor pemahaman lebih lingkungan. Pengelola kantin sekolah akan lebih paham karakter siswanya.
Kemudian dengan berbasis kantin, maka jumlah porsi MBG yang perlu disediakan juga tidak banyak, karena hanya bertanggung jawab untuk satu sekolah.
“Penyediaan MBG tidak sampai ribuan porsi, cukup untuk 500-1.000 anak perdapur, misalnya di kantin sekolah atau pesantren. Dengan begitu, pengawasannya lebih mudah dan masyarakat sekitar juga bisa berdaya,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Aceng juga mengingatkan terkait pengetatan pengawasan. Dari berbagai kunjungan lapangan yang dilakukan, pengawasan terhadap SPPG juga cukup lemah, termasuk masih banyak dijumpai kapasitas karyawan SPPG yang belum ahli dalam menyajikan menu berskala besar.
“Tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu perbaikan,” tukasnya.(son)