Para Siswa Tabrak Aturan, Kebijakan Dedi Mulyadi Dulu Terlihat Gagah tapi Kini Lemah Pengawasan 

Para Siswa Tabrak Aturan, Kebijakan Dedi Mulyadi Dulu Terlihat Gagah tapi Kini Lemah Pengawasan 
Semula di atas trotoar, siswa kini memarkir kendaraan roda dua di pinggir jalan di Jl Perjuangan, Kota Cirebon. Gambar diambil pada Senin (20/10/2025). (SENO DWI PRIYANTO/RADAR CIREBON)
0 Komentar

Mulya menilai, banyaknya pelajar yang sudah menggunakan sepeda motor tanpa SIM turut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja.

Sementara di Cirebon program besar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di bidang pendidikan pernah mencuri perhatian. Gagah di awal, redup di tengah jalan. Mulai dari barak militer pelajar, pembatasan jam malam, hingga larangan motor bagi siswa tanpa SIM.

Pertengahan Juli lalu, tiga siswa SMAN 8 Cirebon dikirim ke Bandung. Mereka bukan siswa berprestasi. Mereka justru anak-anak yang kehilangan arah. Malas sekolah, rendah motivasi, dan kurang disiplin.

Baca Juga:Drama Data Deposito, Dedi Mulyadi Bakal Berhentikan Staf jika BohongDedi Mulyadi Tantang Menkeu Buka Data Soal Pengendapan Uang Pemda: Agar Tidak Giring Opini

Selama 15 hari, mereka digembleng di barak militer. Hidup keras dijalani: bangun sebelum subuh, baris-berbaris, lari pagi, latihan fisik, hingga pendidikan karakter. Mereka pulang dengan wajah berbeda. Lebih rapi, percaya diri, dan rajin masuk sekolah.

Program itu bernama Kaderisasi Dasar Militer (KDM). Salah satu gebrakan Dedi Mulyadi yang sempat dijadikan contoh pembinaan pelajar bermasalah. Tapi baru sekali jalan, program itu berhenti. Resminya: dihentikan untuk evaluasi.

Wakasek Humas SMAN 8 Cirebon, Siarudin, mengatakan tak ada kekerasan dalam pelaksanaan. Semua siswa mendapat izin orang tua dan pendampingan penuh. “Setelah pulang, absensi mereka membaik. Sikap juga lebih sopan,” ujarnya kepada Radar Cirebon (Jabar Ekspres Grup) di sekolah setempat, Senin (20/10/2025).

Namun, penghentian tiba-tiba membuat sekolah bingung. Program yang dinilai efektif itu tak berlanjut. Alasan resminya berkisar pada anggaran dan isu hak anak. Tapi di lapangan, menjadi kebijakan tanpa kesinambungan, langkah besar yang berhenti di tengah jalan.

Kebijakan berikutnya: pembatasan aktivitas malam bagi pelajar. Di awal penerapan, Kota Cirebon tampak berubah. Patroli malam digelar serentak, Forkopimda turun ke jalan.

Di SMAN 8 Cirebon, guru bahkan dijadwalkan patroli malam. Dua orang per regu. Satu malam, satu regu. Menyusuri titik-titik keramaian, menegur siswa yang masih berkeliaran di atas jam yang ditentukan. Anak-anak cepat bubar, warga mendukung, pemerintah terlihat tegas.

Tapi semangat itu tak bertahan lama. Setelah tim gabungan resmi dibentuk oleh Pemkot Cirebon, sekolah berhenti patroli. Tugas dianggap sudah diambil alih aparat. Beberapa pekan berjalan, kegiatan pengawasan pun hilang. Tak ada lagi patroli, tak ada teguran.

0 Komentar