JABAR EKSPRES – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menantang dirinya untuk membuka data keuangan daerah.
Menurut Menkeu, data keuangan daerah Pemprov Jabar yang disampaikan olehnya, merupakan data yang diperoleh dari Bank Sentral dan sesuai dengan pencatatan mereka, Bank Indonesia (BI)
“Tanya saja ke Bank Sentral (soal data keuangan daerah). Itu kan data dari sana,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu(22/10/2025).
Baca Juga:Sempat Tuai Kontroversi, Kebijakan Barak Militer hingga Rombel Dedi Mulyadi Redup di Tengah JalanPolemik Utang Whoosh hingga Adanya Pembengkakan Biaya, Komisi V DPR: Harus Dikaji Ulang!
Bahkan, Purbaya menyebut bahwa seharusnya orang nomor satu di Jawa Barat itu menelusuri data yang dipaparkan olehnya kepada bank daerah, alih-alih menantang dirinya.
“Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” kata Purbaya.
Merespons pernyataan Menkeu Purbaya, Dedi Mulyadi mengaku akan melakuakn sejumlah klarifikasi terkait data pemerintah daerah yang dikatakan mengendap dalam bentuk deposito itu.
“Sekali lagi saya mau bertanya. Mereka itu berkata jujur sesuai fakta atau berbohong.” ujar Dedi melalui unggahan video di akun media sosialnya, Rabu.
Mantan Bupati Purwakarta itu juga mengaku akan mengonformasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebenaran deposito dana Pemda yang dimaksud Menkeu.
“Saya juga akan bertemu dengan Pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” kata dia.
Selain itu, ia menegaskan pihaknya tidak segan mengambil langkah tegas jika terbukti adanya kebohongan yang dilakukan oleh anak buahnya, seperti dugaan Menkeu Purbaya.
Baca Juga:Ikuti Arahan Presiden, Purbaya Bakal Tambah Dana LPDP Rp13 TriliunSertifikasi Halal Jadi Nilai Tambah Produk UMK, Benarkah?
“Apabila ada staff saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, saya tidak akan segan-segan. Saya berhentikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan terdapat 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).
Pemprov Jawa Barat disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.