Puluhan SPPG di Kota Bandung Belum Miliki SLHS, Dinkes Tak Menampik Banyak Dapur Perlu Dibenahi

Puluhan SPPG di Kota Bandung Belum Miliki SLHS, Dinkes Tak Menampik Banyak Dapur Perlu Dibenahi
Petugas SPPG menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur MBG di Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES — Pemerintah Kota Bandung terus menertibkan pengelolaan dapur Satuan Pelayanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Namun, hingga kini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mengakui sebanyak 87 dapur penyedia makanan yang belum mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama dalam operasional penyediaan makanan siap saji, terutama bagi peserta program makanan bergizi di sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menjelaskan bahwa mekanisme penerbitan SLHS telah diintegrasikan melalui sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis digital, yakni aplikasi Hayu Gampil.

Dalam sistem ini, setiap pemohon SPPG wajib melalui proses berjenjang yang melibatkan DPMPTSP dan Dinkes untuk memastikan seluruh aspek sanitasi dan kebersihan memenuhi standar kesehatan.

Baca Juga:PHRI Kabupaten Bandung Gelar Silaturahmi Akbar, Siap Dukung Penuh Program MBGLembang Diusulkan Jadi Kota, Pemekaran Kawasan Bandung Utara Kian Serius

“Jadi, pemohon SPPG masuk ke aplikasi Hayu Gampil. Dari sana nanti diteruskan ke Dinas Kesehatan. Kami di Dinkes akan meninjau ke lapangan untuk memastikan sarana yang digunakan sudah sesuai standar atau belum,” ujar Sony, Selasa (21/10).

Menurutnya, setelah dilakukan peninjauan dan ditemukan sarana yang sudah memenuhi ketentuan, hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kembali ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk diproses penerbitan SLHS.

“Kalau sudah sesuai standar, kami laporkan ke DPMPTSP untuk diproses. Jadi, penerbitannya tetap di DPMPTSP, bukan di Dinas Kesehatan,” kata Sony menegaskan.

Meski demikian, hingga saat ini belum seluruh SPPG di Kota Bandung berhasil mendapatkan SLHS. Sony tidak menampik bahwa masih banyak dapur yang belum memenuhi standar minimal kebersihan dan sanitasi yang dipersyaratkan.

“Sudah ada beberapa yang masuk ke Dinkes dan sudah kami tinjau juga, tapi untuk jumlah pastinya saya belum tahu. Namun memang mayoritas masih perlu dibenahi,” ungkapnya.

Dari hasil laporan tim lapangan Dinkes, sejumlah dapur penyedia makanan ditemukan masih memiliki kelemahan di aspek penataan ruang, penyimpanan bahan makanan, pembuangan limbah, serta pengelolaan sampah.

“Kebanyakan memang masih harus ada yang diperbaiki, terutama di bagian sanitasi. Mulai dari bagaimana letak sarana, penyimpanan sampah, sampai tempat pengolahannya. Itu semua penting supaya tidak terjadi pencampuran dan kontaminasi antar bahan makanan,” jelas Sony.

0 Komentar