JABAR EKSPRES – Kasus dugaan keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi alarm bagi pengelolaan program Makanan Bergizi (MBG) di sejumlah daerah, kelalaian teknis menjadi sorotan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut persoalan itu bukan karena adanya dapur fiktif, melainkan kelalaian teknis yang menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, temuan di lapangan menunjukkan pengelolaan operasional dapur penyedia makanan bagi siswa tidak mengikuti aturan yang berlaku.
Baca Juga:Cegah Keracunan Terulang, Bupati Bandung Barat Bentuk Satgas Pengawasan Program MBG!Desak MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, LBH Bandung: Program Ini Problematik!
“Saya melihat yang di Bandung Barat, semuanya itu kesalahan teknis. Semua tidak taat aturan SOP, lebih banyak ke arah situ,” kata Dadan di Trans Convention Centre, Bandung, Sabtu (18/10).
Kasus dugaan keracunan MBG di Bandung Barat terjadi di dua gelombang. Pada 22–25 September 2025, sebanyak 1.315 orang, terdiri dari pelajar PAUD hingga SMA, guru, dan ibu menyusui dilaporkan mengalami gejala pusing, mual, muntah, hingga sesak napas di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.
Peristiwa serupa terulang pada 14–15 Oktober 2025 di Kecamatan Cisarua, menimpa lebih dari 500 siswa SD hingga SMA.
Dadan menepis anggapan bahwa kasus ini disebabkan oleh keberadaan dapur fiktif pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dia menegaskan penyebab utama adalah pelanggaran teknis dalam pengolahan dan pengiriman makanan.
“Kalau fiktif gak ada, tapi kalau kesalahan teknis, masak harusnya jam 1, udah masak jam 9,” tegasnya.
“Yang terakhir kemarin itu bahan bakunya kurang baik dan juga kesalahan teknis di dalam menyiapkan yang harusnya untuk jam 12 siang, dia sudah kemas untuk yang pagi, sehingga terlalu cepat ditutup,” ujar Dadan.
Baca Juga:Harga Ayam Potong Semakin Tak Terkendali, Peternak Kukuh Bukan Karena MBG!Siaga Keracunan Massal, LBH Bandung Buka Posko Aduan Korban Program MBG
Akibatnya, makanan yang dikirim terlalu cepat menjadi rusak sebelum diterima siswa di sekolah. Dia memastikan, hal itu jadi penyebab makanan basi.
BGN pun langsung melakukan evaluasi nasional. Sebanyak 106 dapur SPPG di seluruh Indonesia ditutup sementara untuk dilakukan pembinaan dan pemeriksaan ulang.
Dari jumlah itu, hanya 12 dapur yang telah dinyatakan layak beroperasi kembali.
“Itu jadi bahan evaluasi saya. Oleh sebab itu, SPPG yang lalai seperti itu ditutup sementara untuk perbaikan,” pungkasnya.