BANDUNG – Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025 di Provinsi Jawa Barat dinilai berjalan baik dengan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, meskipun masih ada catatan terkait keterbatasan daya tampung yang memerlukan kolaborasi lebih kuat dengan sektor swasta .
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi SPMB 2025 yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Harris Hotel Citylink, Kota Bandung, Kamis (17/10/2025).
“Alhamdulillah SPMB 2025 sudah berjalan baik, dengan kepuasan masyarakat yang meningkat. Beberapa daerah telah melibatkan pihak swasta, memberikan layanan inklusif melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta dukungan anggaran daerah dan sistem integrasi online,” ujar Kepala BBPMP Jawa Barat, Komalasari di sela-sela rakor.
Baca Juga:Polemik Bandung Zoo, IPRC Minta Semua Pihak Tahan DiriMengungkap Rahasia Gua Metanduno di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
Rapat yang mengundang 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jabar ini dihadiri Wakil Menteri Mendikdasmen RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, Dirjen PDM, Gogot Suharwoto, Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, Tim SPMB Seditjen Pauddasmen, serta Kepala Dinas Kota Semarang, Bambang Pramusinto, untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan SPMB.
Menurut Komalasari, kekuatan SPMB tahun ini terlihat dari kolaborasi pemangku kepentingan dan layanan yang lebih baik. Namun perlu dilakukan penguatan sosialisasi masyarakat, perencanaan yang presisi, serta penghapusan diskresi daya tampung pada tahun 2026. “Ketersediaan daya tampung di Jabar masih kurang, sehingga kolaborasi dengan swasta harus lebih kuat,” tegasnya.
Rapat ini merefleksikan perjalanan SPMB 2025 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menyusun rencana tindak lanjut SPMB 2026 yang persiapannya ditarik lebih awal ke Januari dari sebelumnya Maret. “Kita akan koordinasi lebih matang, sosialisasi lebih baik, juknis tepat waktu, sistem sempurna, dan pelayanan optimal,” ujar Komalasari.
Selain itu, laporan SPMB 2025 akan disusun sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, sekolah, dan dinas penyelenggara. Evaluasi ini diharapkan menjadikan SPMB 2026 lebih inklusif dan efisien, menjawab tantangan pendidikan di Jabar yang padat penduduk.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menekankan pentingnya mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi memastikan terselenggaranya SPMB berjalan transparan, inklusif, dan berpihak pada hak anak.