“Program-program ini kami rancang agar selaras dengan kebijakan nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Himbara. Inilah bentuk nyata sinergi pusat dan daerah,” terang Kang DS.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang turut hadir membuka forum tersebut, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program, sistem pemerintahan Indonesia menganut pola semi desentralisasi, di mana terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan ada pula yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.
Menurutnya, hal ini menjadikan peran pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Baca Juga:Pramuka dan Pemkab Bandung Mantapkan Kolaborasi untuk Ketahanan BangsaKUR BRI 2025 Terbaru: Pinjaman Rp280 Juta Cicilan Ringan Mulai Rp200 Ribuan Beserta Cara Ajukan untuk UMKM!
“Presiden Prabowo memiliki paradigma ekonomi kerakyatan yang bertujuan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang sudah besar. Paradigma ini hanya bisa berhasil bila daerah bergerak aktif, karena sumber daya dan kebijakan operasional banyak berada di tangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Tito juga menegaskan bahwa akumulasi dari pertumbuhan di di setiap daerah di Indonesia akan menjadi barometer pertumbuhan Indonesia secara nasional.
Sehingga, ia mendorong agar setiap kepala daerah mampu berinovasi dan bersinergi untuk menumbuhkembangkan daerahnya agar Indonesia dapat masuk kategori sebagai negara maju di masa depan.* (ysp)