Menurutnya, sejumlah langkah strategis tengah disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah pertama, kajian ulang terhadap postur APBD 2026 untuk memastikan hanya program prioritas yang dipertahankan.
Kedua, efisiensi belanja administratif, terutama untuk perjalanan dinas, seminar, rapat, serta kegiatan seremonial dan noninti pemerintahan. Ketiga, penyesuaian tunjangan atau insentif ASN menjadi opsi terakhir bila ruang fiskal semakin terbatas. “Belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan hal-hal nonprioritas akan kita kurangi secara signifikan,” ujar Ade.
Pemkab Bogor Dipangkas Rp622,9 M
Untuk Pemkab Bogor mengalami pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp622,9 miliar.
Baca Juga:Gubernur Jabar Terapkan Efisiensi Berbagai Sektor, Pembangunan Terancam AmburadulPangkas Dana Transfer Daerah, Pakar Unpad Peringatkan Potensi Ketimpangan
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Achmad Wildan mengatakan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2025 yang semulanya Rp3.024 triliun menjadi Rp2.401 triliun pada 2026 mendatang. Kata Wildan, penurunan DAU dan DBH sekitar Rp622,9 miliar atau 24,9 persen di tahun 2026 nanti.
Sebagai informasi, DAU dan DBH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. “Khusus DAU dan DBH tahun 2025 sebesar Rp3.024 triliun menjadi Rp2.401 triliun atau turun Rp622,9 miliar atau 24,9% di tahun 2026,” kata Wildan saat dikonfirmasi.
Adanya pemangkasan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan, arahan dari Bupati Bogor Rudy Susmanto yakni urusan birokrasi harus lebih lincah untuk menangkap berbagai macam peluang.
Ia memperkirakan, pihak Pemkab Bogor akan menarik sejumlah program maupun kegiatan. “Nah langkah pak bupati, birokratnya harus lebih lincah menangkap peluang-peluang lain. Kalau kemarin kan diberikan dana lah, nah sekarang kita mungkin menarik program, menarik kegiatan itu arahan pak bupati ke saya,” ungkap Ajat.
Dia menegaskan, pelayanan masyarakat seperti bidang kesehatan salah satunya Universal Health Coverage (UHC) 100 persen akan terealisasi pada 2026 mendatang meski terdapat pemangkasan anggaran.
Ajat menyebutkan, UHC 100 persen adalah impian Bupati Bogor Rudy Susmanto agar masyarakat Kabupaten Bogor tidak mengalami kesulitan saat berobat. “Itu pak bupati sangat memimpikan masyarakat Kabupaten Bogor itu tidak kesulitan kalau berobat siapapun itu,” kata dia.