Masyarakat juga meminta agar pemerintah tidak serta-merta mewajibkan partisipasi tanpa memberikan ruang partisipatif dalam perencanaan program.
“Kami ingin tahu siapa yang mengelola, bagaimana sistem pelaporannya, dan siapa yang menerima manfaat. Jangan sampai ini jadi proyek politik saja,” ujar Yusuf (39), pelaku UMKM di kawasan Antapani.
Program “Rereongan Poe Ibu” membuka ruang diskusi publik yang luas di tengah masyarakat Kota Bandung. Dukungan terhadap semangat gotong royong tetap tinggi, namun warga meminta jaminan transparansi dan pengelolaan yang profesional sebelum program ini dijalankan secara menyeluruh.
Baca Juga:Gubernur Jabar Luncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu, Warganet: Masyarakat Sendiri DipalakinBelum Ada Juknis, Kota Bandung Tahan Dulu Program Rereongan Poe Ibu
Pemerintah pun diharapkan tidak terburu-buru melaksanakan program tanpa kejelasan teknis, demi menjaga kepercayaan publik dan keberhasilan program di masa mendatang. (Dam)