JABAR EKSPRES-Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan, kerap kali mengadakan sertifikasi kepada petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty mengungkapkan, pihaknya selalu memberikan pelatihan ketahanan pangan siap saji.
Selain memberikan pelatihan, pihak Dinkes juga selalu melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap kondisi dapur SPPG.
Baca Juga:Bikin Panik Tamu Hotel di Bandung, Macan Tutul Berhasil di Evakuasi Tim GabunganKorban Keracunan Terus Bertambah, Satgas Pengawasan Baru Dibentuk
Dua kegiatan tersebut, kata Fusia, sebagai upaya untuk memastikan dapur SPPG aman dan sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kita kan mengadakan sertifikasi, pelatihan. Pelatihan ketahanan pangan siap saji kemudian kita juga IKL, inspeksi kesehatan lingkungan juga kepada SPPG tersebut itu adalah upaya kita,” kata Fusia belum lama ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Teuku Mulya mengatakan, petugas SPPG sudah menerima pendidikan dan pelatihan (Diklat) perihal gizi dan pangan.
“Jadi mereka seharusnya dalam konteks pangannya mereka udah paham, apa yang harus dikonsumsi oleh peserta ataupun penerima manfaat,” kata Teuku, pada Senin (6/10/2025).
Ia mengungkapkan, terdapat 122 dapur SPPG yang terdaftar dan 98 yang operasional per September. Satu dapur dapat memberikan pelayanan sekitar 3000 hingga 4000 siswa.
Guna memastikan keamanan pangan, pihak DKP memonitoring untuk bagian sayur dan buah agar tidak ada zat kimia. Sementara makanan olahan, dilakukan oleh pihak Dinkes.
Banyaknya dapur SPPG, lanjut Teuku, Sumber Daya Manusia (SDM) dirasa masih kurang untuk melakukan pemeriksaan ke setiap dapur.
Baca Juga:Bola Api dan Dentuman Keras di Langit Cirebon, BRIN: Meteor BesarGandeng Vidio, Shopee Luncurkan Inovasi Fitur Belanja Interaktif Vidio Shopping untuk Dorong Pertumbuhan UMKM
Dirinya menambahkan, meski tidak ada instruksi dari pemerintah pusat. Monitoring dapur SPPG di Kabupaten Bogor merupakan inisiatif dari pemerintah daerah.
“Sehingga tidak maksimal dilakukan di seluruh daerah, dan tidak ada juga penugasan dari pusat. Ini kan inisiatif pemerintah daerah aja,” ucapnya.
“Tiap hari (monitoring), tapi ga seluruh SPPG karena mungkin hari ini dua SPPG, tiga SPPG, besok dua atau tiga SPPG karena kan ga cukup juga sumber daya manusia kita,” lanjut dia.
Selain memastikan keamanan pangan, pihak DKP juga membuka kerja sama kepada petugas SPPG perihal penyediaan beras.
Apabila dapur SPPG merasa kekurangan beras, dapat berkoordinasi dengan pihak DKP untuk diarahkan ke produsen beras.