JABAR EKSPRES – Pemerintah Turki menilai masih ada kemungkinan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggagalkan rencana penyelesaian konflik Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, pada Sabtu (4/10).
““Risiko sabotase selalu ada. Karena itu, kami memerlukan sikap serius dan tegas dari Amerika Serikat. Bobot diplomatik Washington sangat penting bagi kami untuk menjamin perdamaian di kawasan,” ujar Fidan dalam wawancaranya dengan stasiun televisi TRT Haber.
Pada hari yang sama, sumber dari pemerintahan Israel menyebutkan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa pihaknya tengah menyiapkan delegasi untuk membahas pelaksanaan tahap pertama dari rencana perdamaian Trump di Jalur Gaza.
Baca Juga:Kang DS Minta ASN untuk Jaga Profesionalitas dan SolidaritasFreedom Flotilla Kirim 11 Kapal Menuju Gaza untuk Tantang Blokade Israel
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengumumkan bahwa Kairo akan menjadi tuan rumah perundingan antara Israel dan Hamas. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas pembebasan sandera yang ditahan di Gaza serta tahanan Palestina yang berada di penjara Israel.
Sehari sebelumnya, pada Jumat (3/9), Hamas menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kendali pemerintahan Jalur Gaza kepada komite Palestina yang dibentuk berdasarkan kesepakatan nasional. Kelompok tersebut juga menyatakan siap membebaskan semua sandera Israel yang masih hidup serta menyerahkan jenazah korban sesuai dengan rencana yang diinisiasi Trump.
Selain itu, Hamas menegaskan komitmennya untuk turut serta dalam diskusi mengenai masa depan Gaza dalam kerangka pemerintahan Palestina yang lebih luas.
Diketahui, pada 29 September, Presiden Trump mengumumkan rencana perdamaian berisi 20 poin untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata segera, pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, serta pengalihan kendali pemerintahan Gaza dari Hamas dan faksi lainnya kepada “komite teknokrat Palestina non-politik” yang akan diawasi oleh dewan internasional di bawah kepemimpinan Trump.*
SUMBER: ANTARA