Tak Mau Bikin Warga Gelisah! Pemkot Cimahi Terapkan SOP Baru, Pangkas Waktu Distribusi 

Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Usai Pertemuan Forkopimda dengan SPPG se kota Cimahi di MPP (Mong)
Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Usai Pertemuan Forkopimda dengan SPPG se kota Cimahi di MPP (Mong)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan akan menerapkan skema baru dalam program penyediaan makanan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah. Perubahan ini dilakukan menyusul hasil evaluasi terhadap sistem distribusi sebelumnya yang dinilai terlalu lambat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terkait efektivitas dan kualitas layanan.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan kini waktu penyiapan hingga distribusi makanan dipangkas menjadi maksimal enam jam.

Aturan tersebut disusun berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk menjamin kualitas dan keamanan konsumsi.

Baca Juga:Kabupaten Bandung Dinilai Layak jadi Contoh Nasional Program MBG, Kemenko Polkam Sebut Ini Alasannya!Kasus Keracunan Kian Marak, Cimahi Jaga Ketat Penyaluran Program MBG

“Kalau jam 9 makanan disajikan, maka mulai dimasak pukul 3. Ada jeda enam jam mulai dari penyiapan, memasak, pengepakan, sampai pengiriman. Mudah-mudahan distribusi tidak lagi memakan waktu terlalu lama,” kata Ngatiyana usai menghadiri pertemuan Forkopimda bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cimahi di Mal Pelayanan Publik, Rabu (2/10/2025) malam.

Ngatiyana menegaskan, perubahan SOP ini sangat penting untuk mengurangi risiko makanan basi atau terkontaminasi. Sebelumnya, proses distribusi bisa mencapai 9 hingga 10 jam sebelum makanan sampai di sekolah.

Menurutnya, skema baru juga melibatkan tenaga kerja khusus, termasuk tiga ahli gizi yang bertugas memeriksa setiap makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

“Jadi bukan kepala sekolah, melainkan SPPG yang memastikan kualitas makanan. Mereka juga mencicipi lebih dulu agar aman sampai ke sekolah,”ujarnya.

Terkait wacana pemberian insentif bagi guru yang mengawasi program MBG, Ngatiyana menegaskan bahwa peran utama tetap berada di tangan SPPG.

“Guru dan kepala sekolah sifatnya hanya membantu pengawasan. Untuk pengawasan hukum dan teknis, Forkopimda juga turut serta,” jelasnya.

Forkopimda, menurut Ngatiyana, akan mengawal secara ketat program ini. Unsur pengadilan, DPRD, Dandim, Kapolres, hingga Kejaksaan Negeri Cimahi disebut aktif melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran.

Baca Juga:Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bawaslu Cimahi Tegaskan Jaga Demokrasi di Tengah Godaan Politik PraktisBGN Minta Evaluasi Ketat Program MBG, Wali Kota Cimahi Pastikan Cimahi Aman

Pemerintah pun menyiapkan posko pengaduan masyarakat melalui portal Whatsapp Mantap Kota Cimahi untuk menampung keluhan publik.

“Sekarang memang masih ada rasa trauma dari siswa dan orang tua. Tapi kami sudah instruksikan kepada Dinas Pendidikan agar sekolah menyosialisasikan kepada orang tua bahwa makanan yang dibagikan aman dan layak konsumsi. Di Cimahi, tidak ada masalah,” kata Ngatiyana menegaskan.

0 Komentar