JABAR EKSPRES — Pemerintah Kota Cimahi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG serta koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cimahi.
Pertemuan yang dihadiri para kepala dinas ini digelar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan aman bagi pelajar penerima manfaat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa arahan Presiden tentang distribusi MBG harus dijalankan tanpa celah pelanggaran, mengingat di sejumlah daerah sebelumnya terjadi kasus keracunan massal.
Baca Juga:Pemprov Jabar Bentuk Satgas Pengawasan Program MBG, Pakar: Bisa Efisien, Tapi Berisiko Tidak OptimalKorban Dugaan Keracunan MBG di SMPN 3 Banjar Dilarikan ke Tiga Rumah Sakit, Total 68 Siswa!
“Kita pencegahan bagaimana bisa tidak ada pelanggaran. Pelaksanaannya sesuai rencana, sesuai SOP, sehingga anak-anak kita tidak takut lagi terhadap dampak yang pernah terjadi di wilayah lain,” ujar Ngatiyana saat dijumpai di Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (1/10/2025) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Forkopimda bersama Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Disdik) menyusun langkah terintegrasi.
Kejari Cimahi memberikan panduan aspek hukum, Dinkes memastikan pelatihan tenaga kerja dan standar higienitas pangan, sementara Disdik menata wilayah pelayanan SPPG.
Ngatiyana menekankan, sinkronisasi ini merupakan kunci agar pelaksanaan MBG di Cimahi tertata rapi dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun kesehatan.
“Nanti tertata dengan baik. SPPG, BGN, Pemkot Cimahi, hingga Forkopimda semua membantu agar makan gratis berjalan aman, lancar, sesuai SOP, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri, Ngatiyana menyoroti percepatan sertifikasi Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Ia menargetkan penyelesaian dalam dua minggu.
“Kadinkes langsung turun tangan, mengumpulkan yang belum memiliki sertifikat, sekaligus memberikan pelatihan. Dalam dua minggu ditargetkan selesai,” jelasnya.
Baca Juga:Cuci Ompreng Pakai Air Kotor, Dapur MBG di Citatah Ditutup PaksaKorban Keracunan Massal Akibat MBG Terus Bertambah, Polda Jabar Sebut Masih Selidiki Penyebabnya
Hingga kini, sekitar 200 tenaga pengolah makanan telah mengikuti pelatihan higienis dan sanitasi pangan, dan dalam waktu dekat jumlahnya ditingkatkan menjadi seribu orang agar seluruh pekerja lapangan siap dengan standar kompetensi.
Menjawab terkait potensi sanksi, Ngatiyana menegaskan Forkopimda tak akan kompromi. Kejari Cimahi memastikan setiap pelanggaran, baik perdata maupun pidana, akan diproses sesuai aturan hukum, termasuk jika terjadi indikasi korupsi.