JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk membangun instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy).
Ia mengatakan, proyek ini mendapatkan kepastian kelayakannya, terutama untuk diterapkan di wilayah perkotaan dengan volume sampah yang besar seperti salah satunya di Kota Bogor.
“Dalam Rapat Koordinasi Nasional PSEL bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai kota dan kabupaten yang memiliki pengolahan sampah dalam skala besar ini, kami mendapatkan kepastian bahwa proyek waste to energy ini layak diterapkan di wilayah dengan volume sampah besar, terutama di wilayah perkotaan,” kata Dedie usai menghadiri rapat di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga:Drama Detik Terakhir: Launching Nama Baru Stasiun Cirebon Mendadak Dibatalkan, BT Batik Trusmi Kecewa BeratMbappe Akui Tak Puas Meski Cetak Hat-Trick saat Madrid Pesta Gol ke Gawang Kairat Almaty
Dedie menambahkan, Kota Bogor nantinya akan memiliki satu area proyek pengelolaan sampah waste to energy bersama dengan Kabupaten Bogor yakni di kawasan tempat pmbuangan akhir sampah (TPAS) Galuga.
Proses administrasi untuk tahun ini dan tahun depan juga disebutnya telah memasuki tahap konstruksi atau persiapan pematangan, termasuk dengan penyiapan lahan.
“Mudah-mudahan ke depan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dapat bersama-sama memiliki instalasi waste to energy atau pengolahan sampah menjadi tenaga listrik, dan bisa terwujud menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan kesempatan menyelenggarakan program ini,” kata Dedie.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan pemerintah akan memberikan subsidi kepada PLN yang menyerap listrik dari proyek ini.
Tarif listrik ditetapkan sebesar 20 sen per kWh, naik dari 13,5 sen per kWh sesuai Perpres No. 35/2018, karena biaya pengelolaan limbah kini tidak lagi dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Dengan struktur yang baru, tidak ada lagi beban tipping fee kepada pemerintah daerah. Semua akan diabsorb langsung oleh PLN dan kemudian PLN akan menerapkan subsidi dari pemerintah pusat,” jelas Rosan.
Adapun direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menambahkan, pihaknya siap menyerap listrik dari proyek PSEL dengan harga yang relatif tinggi dibandingkan jenis pembangkit lain, yakni 20 sen per kWh, agar program ini dapat terlaksana dengan baik di berbagai kota dan kabupaten.