JABAR EKSPRES — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kota Bandung berkurang cukup signifikan, yakni hampir Rp600 miliar. Kondisi ini memaksa Pemkot untuk mengambil langkah efisiensi di berbagai sektor agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa strategi efisiensi difokuskan pada belanja birokrasi, bukan pelayanan dasar. Hal ini menjadi komitmen utama pemerintah kota agar masyarakat tidak terkena dampak langsung dari penghematan anggaran.
“Dana transfer daerah kita kehilangan hampir Rp600 miliar. Maka kita melakukan banyak penghematan. Yang pertama, belanja pegawai dihemat, terutama dalam pendaftaran dan pengelolaan pegawai tidak tetap agar lebih selektif,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga:Dana Transfer Pusat Mampet, Dedi Mulyadi Bakal Efisiensi Listrik hingga Tunda Pengangkatan CPNS di 2026Gaji dan Tunjangan Gubernur dan Wagub Jabar Tembus Rp31 Miliar, Efisiensi Hanya Omon-omon!
Farhan menuturkan, pos-pos yang dipangkas terutama menyangkut kegiatan internal birokrasi yang dianggap tidak mendesak, mulai dari acara seremonial, perjalanan dinas, hingga belanja kendaraan dinas baru. Bahkan, ia memastikan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat Pemkot Bandung pada tahun 2026 akan dihapus total.
“Perjalanan dinas luar negeri nol, mobil dinas baru juga nol. Pokoknya banyak efisiensi. Alhamdulillah, semalam saja kita berhasil menghemat hampir Rp300 miliar,” beber Farhan.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan juga mendorong perubahan kultur birokrasi agar lebih hemat, efektif, dan fokus pada pelayanan publik.
Lewat strategi penghematan serta pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), Pemkot Bandung berhasil mengamankan anggaran sekitar Rp7,8 triliun. Angka ini dianggap cukup untuk menopang jalannya pemerintahan dan layanan masyarakat. Namun, masih ada kekurangan sekitar Rp600 miliar yang harus dicari solusinya.
Farhan menyebut, untuk menutup defisit tersebut, Pemkot akan menjalin sinergi lebih erat dengan pemerintah pusat. Pihaknya berusaha menutup kekurangan itu lewat program-program kementerian. Dari Kementerian Perhubungan, PUPR, Pendidikan, Kesehatan, bahkan BRIN.
Farhan menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan efisiensi ini. Seluruh pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga penanganan sampah dan banjir tetap menjadi prioritas utama. Ia menyebut, hal ini juga telah menjadi kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.