JABAR EKSPRES – Sekertaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Deden Saepul Hidayat irit bicara saat ditanya terkait usulan penghentian sementara Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deden menguraikan, pihaknya masih belum mendapatkan arahan untuk membahas terkait usulan tersebut.
“Belum ada instruksi (bahas penghentian MBG. red), ” katanya.
Menurut Deden, Dinas Pendidikan hanya berperan sebagai pengguna atau penerima manfaat program, yakni siswa atau pelajar yang menjadi sasaran program MBG. Program tersebut dikoordinasikan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga:BGN Minta Evaluasi Ketat Program MBG, Wali Kota Cimahi Pastikan Cimahi AmanDedi Mulyadi Dorong Program MBG Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
“Paling kami itu hanya mengingatkan sebelum makan cuci tangan dan lain sebagainya. karena penyediaan makanannya kan bukan tanggungjawab di kami, ” katanya.
Menurut Deden, MBG itu program baik. Tapi memang dalam pelaksanaan masih ada beberapa catatan, pihaknya juga belum sampai menghimpun data jumlah sekolah atau wali murid yang mengusulkan penghentian sementara program MBG.
Usulan terkait pemberhentian sementara itu memang mencuat beberapa hari terakhir. Hal tersebut buntut dari peristiwa keracunan MBG di beberapa daerah di Jawa Barat.
Usulan itu salah satunya disuarakan sejumlah organisasi pendidikan, antara lain Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, dan Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I).
Mereka berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (29/9) untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, termasuk Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengusulkan hal senada. (son)