JABAR EKSPRES – Lonjakan kasus keracunan akibat konsumsi makanan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Barat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cimahi.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan, hasil pertemuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan segera dibahas bersama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cimahi untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah kejadian serupa. Pertemuan evaluasi akan digelar Rabu (1/10/2025) di Cimahi.
“Betul, kemarin saya hadir dalam pertemuan dengan BGN dan Gubernur Jawa Barat beserta seluruh kabupaten/kota. Besok kami akan menggelar evaluasi dengan SPPG, di mana poin-poin pembahasan dari BGN akan menjadi fokus,” ujar Ngatiyana di Gedung Cimahi Techno Park, Jalan Baros, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga:Stasiun Bojonegara, Infrastruktur Kunci PGN untuk Distribusi Gas di Jawa BaratBukan Keracunan Lagi! 36 Siswa Cipongkor Ternyata Kena Psikosomatik Gegara Trauma MBG
Sebelumnya, pada Senin (29/9/2025), Pemprov Jawa Barat dan BGN menggelar rapat koordinasi terbatas di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah untuk membahas teknis pelaksanaan Program MBG, menyusul meningkatnya kasus keracunan di berbagai wilayah.
“Besok akan disampaikan hasil pertemuan dengan BGN, terutama terkait banyaknya kasus keracunan. Evaluasi akan menitikberatkan pada pengelolaan pangan, agar kejadian yang seharusnya tidak terjadi bisa dicegah. Ke depan program ini harus lebih baik lagi,” tegas Ngatiyana.
Meski muncul desakan untuk menghentikan sementara program MBG, Pemkot Cimahi memilih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk saat ini, SPPG yang mengalami kasus keracunan memang dihentikan dulu sampai ada kepastian. Namun di Cimahi Alhamdulillah aman, tidak ada SPPG yang mengalami kasus serupa. Jadi kami menunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” jelasnya.
Ngatiyana juga mengakui bahwa sebagian besar SPPG di Kota Cimahi belum sepenuhnya memenuhi standar Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Belum semuanya memenuhi standarisasi, dan belum semuanya dicek secara menyeluruh. Saat ini baru ada 22 SPPG di Cimahi, sehingga memang masih belum lengkap,” tukasnya. (Mong)