Di sinilah tantangan utama BGN, memastikan setiap rupiah benar-benar tersalurkan untuk kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat, bukan justru terserap dalam biaya birokratis yang tidak relevan. Penggunaan anggaran harus dijauhkan dari praktik-praktik administratif yang boros, seperti rapat di hotel mewah, perjalanan dinas seremonial, atau belanja non-substantif lainnya.
Lebih jauh lagi, Rancangan APBN 2026 menargetkan dana sebesar Rp335 triliun untuk program MBG ini. Jumlah yang fantastis ini bukan hanya peluang, tetapi juga bisa menjadi potensi masalah. Tanpa reformasi kelembagaan dan tata kelola yang ketat, BGN bisa saja berubah menjadi ladang subur bagi penyelewengan dan korupsi.
Karena itu, reformasi BGN tidak bisa ditunda. Hanya dengan manajemen yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata, cita-cita awal program MBG dapat diwujudkan: menghadirkan efek sosial langsung bagi generasi muda Indonesia.
Baca Juga:Perlunya Penyelia Halal di Setiap Dapur SPPGMBG Menjangkau 38 Provinsi
Dalam konteks ini, peran strategis lembaga negara dan kantor kepresidenan menjadi kunci. Kantor Staf Presiden (KSP) harus benar-benar hadir sebagai delivery unit yang memastikan implementasi program berjalan sesuai target, tidak hanya berhenti pada laporan serapan anggaran.
Kementerian Keuangan perlu menjaga ketertiban dan kedisiplinan fiskal agar belanja MBG tetap efisien dan tepat sasaran. BPK harus mengawal dengan audit yang independen dan transparan, sehingga setiap penyimpangan bisa segera terdeteksi.
Sementara itu, KPK wajib menyiapkan instrumen pencegahan dan penindakan yang tegas agar dana triliunan rupiah ini tidak bocor di tengah jalan.
Sinergi kelembagaan inilah yang menjadi pagar kokoh bagi keberlangsungan MBG. Dengan tata kelola yang solid dan pengawasan yang ketat, dana besar yang digelontorkan negara dapat memberikan efek domino yang nyata: bukan sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan daya belajar, dan dalam jangka panjang melahirkan generasi Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif. (ANTARA)