Yang tak kalah penting jadi sasaran adalah pihaknya telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggenjot pengurangan di pos belanja barang dan jasa. Yakni dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun.
Pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar. “Listrik hanya jam kerja. Kalau tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu,” tegasnya. (son)