JABAR EKSPRES – Pemerintah China mendesak Amerika Serikat agar memberikan iklim usaha yang terbuka, adil, dan bebas diskriminasi bagi investor, termasuk perusahaan teknologi seperti TikTok.
“China menghormati keputusan perusahaan terkait. Namun, AS perlu menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan non-diskriminatif bagi investor asal China,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (22/9).
Isu TikTok menjadi salah satu pembahasan dalam percakapan telepon antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump pada Jumat (19/9). Xi menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian komersial yang sesuai hukum China sekaligus memperhatikan kepentingan kedua negara.
Baca Juga:Realme 12 Pro 5G: Smartphone Kelas Menengah dengan Fitur PremiumAlex Marquez Resmi Gunakan Ducati GP26 Pabrikan di MotoGP 2026
Trump menyebut telah ada kesepakatan dengan Xi terkait TikTok, meski ia tidak mengungkapkan detailnya. Guo menambahkan bahwa komunikasi langsung antar kepala negara penting untuk menentukan arah hubungan strategis China-AS, namun ia enggan membeberkan lebih jauh isi pembicaraan ataupun rincian kesepakatan tersebut.
“Diplomasi antar kepala negara berperan penting dalam memberi arah strategis bagi hubungan China-AS. Kedua presiden menjalin komunikasi yang erat,” ujar Guo.
Sebelumnya, Mahkamah Agung AS mengesahkan undang-undang yang melarang TikTok beroperasi bila induk perusahaannya, ByteDance, tidak melepas kepemilikan kepada pihak non-China. Aturan ini disahkan Kongres dan ditandatangani Presiden Joe Biden pada April 2024, dengan tenggat divestasi hingga 19 Januari 2025.
Meski begitu, Trump beberapa kali memperpanjang tenggat tersebut, dengan batas terbaru berakhir pada 17 September 2025.
Sementara itu, TikTok yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS dan mendukung sekitar tujuh juta usaha kecil, menyatakan komitmennya bekerja sama dengan pemerintah AS untuk mencari solusi jangka panjang agar dapat terus beroperasi.*
SUMBER: ANTARA